Peserta PBI BPJS Nonaktif, Bagaimana Cara Reaktivasinya?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa perubahan status peserta PBI terjadi karena adanya proses validasi kelayakan penerima bantuan. Namun, kewenangan untuk menentukan apakah seseorang masih berhak menjadi peserta PBI tidak berada di tangan BPJS Kesehatan.

Ia menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan hanya menjalankan data yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Oleh karena itu, peserta yang merasa masih memenuhi kriteria PBI disarankan untuk menempuh mekanisme administratif di daerah.

Ali juga menekankan bahwa jalur pengurusan status PBI dilakukan melalui dinas sosial setempat. Mekanisme ini disiapkan agar warga yang dinilai masih layak tetap dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penyesuaian status kepesertaan PBI mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang ditetapkan pada 19 Januari 2026 dan mulai berlaku per 1 Februari 2026.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah melakukan pembaruan data peserta PBI Jaminan Kesehatan secara berkala. Penonaktifan sebagian peserta dilakukan bersamaan dengan penggantian peserta baru, sehingga jumlah total peserta PBI secara nasional tetap sama dengan periode sebelumnya.

Data PBI Jaminan Kesehatan bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memuat kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan individu maupun keluarga. Melalui basis data ini, pemerintah menilai kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan iuran.

Dalam regulasi tersebut, penghapusan peserta PBI dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak lagi masuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu, meninggal dunia, atau terdaftar pada lebih dari satu segmen kepesertaan JKN.

Surat keputusan tersebut juga mengatur kondisi lebih rinci yang menyebabkan peserta PBI dinyatakan tidak lagi berhak menerima bantuan iuran. Di antaranya adalah peserta yang sudah dinilai mampu membayar iuran secara mandiri, tidak ditemukan keberadaannya, berubah status menjadi pekerja penerima upah, atau secara sukarela mendaftar sebagai peserta bukan penerima upah.

Dengan ketentuan tersebut, masyarakat yang dianggap telah memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri dapat dikeluarkan dari segmen PBI. Penyesuaian ini bertujuan memastikan bantuan negara diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Meski status kepesertaan dinonaktifkan, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa peserta PBI tetap memiliki peluang untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya. Peserta yang dinonaktifkan dapat mengajukan reaktivasi apabila berdasarkan verifikasi lapangan masih tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin.

Reaktivasi juga dimungkinkan bagi peserta dengan penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam kondisi tersebut, peserta tetap dapat menerima layanan kesehatan sembari proses administrasi berjalan.

Peserta PBI yang dinonaktifkan diwajibkan melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, dinas sosial daerah akan mengusulkan data peserta ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi. Apabila dinyatakan memenuhi kriteria, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN peserta tersebut.

Untuk memantau status kepesertaan, masyarakat dapat mengakses layanan PANDAWA, Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat.