Realisasi Penerimaan Daerah Baru 14,4%, Belanjanya Cuma 5,36%

Jakarta, FORTUNE - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, rata-rata realisasi pendapatan pemerintah daerah di seluruh Indonesia hingga 17 April 2022 masih di angka 14,44 persen. Persentase tersebut terbilang rendah jika dibandingkan dengan oenerum pemerintah pusat hingga akhir Maret yang mencapai 27,13 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat tidak ideal sebab dapat menggangu program-program daerah yang punya efek pengganda terhadap perekonomian.

"Masih 14,44 persen baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ini memberikan gambaran, kalau tadi kita mengatakan ada Rp1.100 triliun APBD se-Indonesia dalam setahun sekarang baru 14 persen. Ini adalah bagian juga daripada cerminan kita untuk menggerakkan roda perekonomian. Perencanaan sudah ada, kalau anggaran enggak ada enggak jalan juga," ujarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2022, Kamis (28/9).

Tak hanya itu, realisasi belanja daerah juga tercatat masih sangat rendah hingga periode awal di kuartal kedua. Hari ini, tutur Suhajar, rata-rata belanja masih di angka 5,36 persen. "Bahkan di tingkat kabupaten/kota masih di bawah 5 persen. Realisasi belanja. Sedangkan sudah bulan April," jelasnya.

Memang, tutur Suhajar, APBD bukan satu-satunya penggerak ekonomi di daerah. Tapi, APBD ia punya peran besar sebagai tulang punggung perekonomian. Jika serapan anggaran macet, maka roda ekonomi di daerah juga tersendat.

"Tadi sudah saya gambarkan Rp1.100 triliun APBD di seluruh Indonesia. 1.200 investasi, Rp2.000 triliun APBN. Tetapi apbd yang 1.100 triliun ini adalah inti penggerak ekonomi karena pemerintah daerah menjadikan APBD sebagai instrumen memajukan sektor yang menjadi prioritas," tuturnya.