Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyoroti bahwa berbagai risiko global saat ini kian saling terhubung. Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi yang kemudian berdampak pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.
"Karena itu, tantangannya bukan lagi sekadar menjaga stabilitas ketika terjadi ketidakpastian, melainkan membangun kapasitas institusi untuk menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian," ujar Juda Agung dalam keterangan resmi, Senin (28/9).
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Juda menilai bahwa kebijakan fiskal perlu tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. APBN perlu mendukung aktivitas produktif dan merespons risiko yang muncul dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan.” kata Wamenkeu.
Di samping itu, ketahanan sektor keuangan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Juda, sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, serta inklusif agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam serta mengarahkan modal kepada kegiatan produktif.
Peran perbankan dinilai perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja dan daya saing.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan regulasi sektor keuangan dinilai penting.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik.” ujar Wamenkeu.
Bagi Kemenkeu, penguatan ketahanan dilakukan melalui upaya menjaga kesehatan keuangan negara, memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan lainnya, serta memperdalam kerja sama dengan mitra internasional.