Urus SIM hingga Beli Tanah, Layanan Publik Wajibkan BPJS Kesehatan

Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Dalam inpres yang ditandatangani pada 6 Januari 2022 lalu, Jokowi mengatur beberapa poin yang mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam di sejumlah layanan publik. Di antaranya ialah pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengurusan SIM dan STNK, hingga jual beli tanah. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti pun angkat bicara memberikan penjelasan sehubungan dengan terbitnya Inpres tersebut. Ia mengatakan, upaya tersebut sebagai langkah memperkuat perlindungan jaminan kesehatan di masyarakat. 

"Sekali lagi, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat," kata Ghufron melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin Malam (21/02). 

Inpres Nomor 1 Tahun 2022 juga mengamanatkan kepada 30 Kementerian/Lembaga termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS. 

"Hal ini menujukkan bahwa Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah menginstruksikan 30 kementerian/lembaga tersebut untuk mensyaratkan JKN-KIS dalam berbagai keperluan," kata Ghufron. 

Ghufron pun menegaskan bahwa kebersamaan menjadi kunci utama dalam program ini. Program JKN-KIS adalah program bersama, bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Oleh karenanya, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, pemerintah atau peserta yang butuh manfaatnya saja, agar program ini bisa berjalan berkelanjutan. 

Ia mengatakan, saat ini baru 86 persen penduduk Indonesia telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Program JKN-KIS. Cakupan kepesertaan ini termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, yang dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan untuk para pensiunan ASN/TNI/POLRI pun otomatis sudah menjadi peserta JKN-KIS. 

Oleh karena itu, pihaknya mentargetkan di tahun 2024, diharapkan 98 persen masyarakyat Indonesia bisa terlindungi JKN-KIS sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN). "Secara kontinu, kami juga terus berupaya meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-KIS," pungkas Ghufron.