Kemenkeu Belum Berencana Revisi APBN Di Tengah Tensi Geopolitik
- Kemenkeu menegaskan belum ada rencana revisi APBN meski harga minyak naik, karena rata-rata harga masih di bawah asumsi dan kondisi fiskal dinilai tetap kuat.
- Pemerintah akan menyesuaikan APBN hanya jika tekanan ekonomi meningkat, dengan mempertimbangkan situasi global secara menyeluruh dan menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal.
- APBN 2026 difokuskan sebagai penyangga ekonomi melalui pemerataan belanja tiap kuartal untuk menjaga pertumbuhan sekitar 5,5 persen, dengan defisit Februari tercatat Rp135,7 triliun atau 0,53 persen PDB.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum berencana untuk merevisi APBN di tengah harga minyak yang terus naik seiring dengan tensi geopolitik global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rata-rata harga minyak hingga saat ini masih berada di bawah asumsi yang dikhawatirkan.
“Kemarin banyak yang nanya tuh, harga minyak udah US$100 per barel, apakah pemerintah akan segera merubah APBN-nya? Belum, karena kalau dari sini sampai kemarin masih rata-ratanya US$68 per barel. Artinya apa? Kita masih bagus fiskalnya,”ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2026, Rabu (12/3).
Menurutnya, kondisi APBN saat ini masih cukup kuat untuk menghadapi dinamika yang terjadi. Pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa melakukan perubahan kebijakan fiskal sebelum melihat perkembangan situasi secara menyeluruh.
“Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita tentunya mengatur APBN, tapi kita semua dalam posisi yang kuat, jadi teman-teman tidak perlu khawatir,” katanya.
Ia menegaskan bahwa APBN memang dirancang untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk perubahan kondisi global. Oleh sebab itu, setiap keputusan terkait penyesuaian anggaran harus diambil secara hati-hati dan mempertimbangkan momentum yang tepat.
“Tidak bisa langsung baru berubah sedikit, kita langsung revisi, karena kita harus melihat secara keseluruhan,” katanya.
Dalam situasi ketidakpastian global, pemerintah juga terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber bagi masyarakat dan perekonomian, agar dampaknya terhadap daya beli dapat ditekan.
Pada 2026, Kemenkeu juga menerapkan pendekatan berbeda dalam pengelolaan belanja negara, yakni dengan melakukan pemerataan belanja di setiap kuartal. Strategi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sepanjang tahun.
“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kita harapkan cukup kuat di kuartal I, melanjutkan momentum kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen. Kita harapkan bisa mencapai 5,5 persen atau bahkan lebih pada kuartal I 2026,” ujarnya.
Hingga akhir Februari 2026, APBN mencatat defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari PDB. Purbaya menegaskan bahwa agka tersebut masih dalam koridor desain APBN 2026.
