āRp90 triliun sampai Rp100 triliun, subsidi kan? (Kalau) kompensasi lain lagi,ā ujar Purbaya.
Subsidi Energi Berpotensi Bengkak hingga Rp100 Triliun
Intinya Sih
Subsidi energi berpotensi bertambah hingga Rp100 triliun akibat penahanan harga BBM.
Pertamina sementara menanggung selisih harga BBM nonsubsidi dengan dukungan likuiditas yang terjaga.
Pemerintah menerapkan pembatasan konsumsi dan program B50 untuk menekan beban energi nasional.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, FORTUNE ā Pemerintah memperkirakan subsidi energi berpotensi bengkak seiring keputusan menahan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan estimasi pembengkakan tersebut saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/4). Tambahan beban subsidi dapat mencapai puluhan triliun rupiah di tengah tren kenaikan harga minyak global.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tekanan fiskal tidak hanya berasal dari subsidi, tetapi juga potensi tambahan kompensasi energi yang belum dihitung secara rinci.
Table of Content
Subsidi energi berpotensi bengkak hingga Rp100 triliun
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun untuk menjaga stabilitas harga BBM, listrik, dan LPG 3 kg.
Namun, di tengah kenaikan harga minyak dunia, keputusan menanhan hrarga BBM membuat kebutuhan subsidi diperkirakan dapat membengkak hingga Rp100 triliun.
Pemerintah memilih menahan harga energi demi menjaga daya beli masyarakat. Harga BBM subsidi seperti Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter, sementara BBM nonsubsidi seperti Pertamax juga tidak berubah di kisaran Rp12.300 per liter di wilayah Jawa-Bali.
Strategi pemerintah atasi potensi subsidi bengkak
Pemerintah menegaskan tidak akan mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber utama penutup pembengkakan subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut strategi utama yang ditempuh adalah efisiensi belanja negara.
āAda penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan penghematan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terlalu jelas dan kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp 420 triliun,ā tuturnya.
Pemerintah memang masih memiliki cadangan fiskal berupa SAL sekitar Rp420 triliun yang berfungsi sebagai bantalan APBN di tengah tekanan global. Namun, dana tersebut ditegaskan hanya akan digunakan dalam kondisi darurat, sementara fokus utama tetap pada realokasi dan penghematan anggaran.
Pertamina tanggung selisih harga BBM nonsubsidi
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) untuk sementara menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual BBM nonsubsidi. Kebijakan ini dilakukan karena adanya gap harga yang cukup lebar akibat kenaikan harga minyak global.
āSementara sepertinya (ditanggung) Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar. Yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan, 70 persen terus-terusan,ā jelas Purbaya.
Sebagai gambaran, harga keekonomian Pertamax diperkirakan mencapai Rp17.850 per liter, sementara harga jual tetap di Rp12.300 per liter. Selisih sekitar Rp5.500 per liter tersebut menjadi beban yang sementara ditanggung oleh Pertamina.
āJadi keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk jangka pendek, enggak masalah,ā Ā tambahnya.
Purbaya menilai kondisi keuangan Pertamina masih cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut dalam jangka pendek. Namun, skema ini bersifat sementara dan bergantung pada stabilitas harga minyak serta dukungan kompensasi pemerintah.
Pembatasan pembelian BBM mulai diterapkan
Untuk menjaga distribusi energi tetap stabil, pemerintah mulai menerapkan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per kendaraan per hari melalui sistem barcode MyPertamina.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengaturan ini bertujuan memastikan penyaluran BBM lebih tepat sasaran.
āUntuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraaan. Tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum,ā ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/4).
Kebijakan ini juga diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mencegah penyalahgunaan subsidi, sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional tetap terjaga dalam situasi pasar global yang bergejolak.
Program B50 untuk tekan beban energi
Selain pengendalian konsumsi, pemerintah juga mempercepat implementasi program B50 yang mencampur 50 persen biodiesel berbasis CPO dengan solar. Kebijakan ini dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.
Airlangga menyebut program ini berpotensi mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter dan menghemat subsidi energi sekitar Rp48 triliun dalam enam bulan. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi.
Setelah adanya subsidi energi berpotensi bengkak, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum akan mengubah harga BBM.
āKami menyampaikan bahwa pemerintah, atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, tidak ada penyesuaian harga naik atau pun turun,ā ujarnya.
FAQ seputar subsidi energi berpotensi bengkak
| Mengapa subsidi energi berpotensi naik? | Karena pemerintah menahan harga BBM di tengah kenaikan harga minyak global. |
| Berapa besar anggaran subsidi energi 2026? | Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp210,1 triliun untuk subsidi energi yang mencakup BBM, listrik, dan LPG 3 kg. |
| Siapa yang menanggung selisih harga BBM nonsubsidi? | Sementara ini ditanggung oleh Pertamina karena kondisi keuangannya dinilai masih kuat. |
| Apa tujuan pembatasan pembelian BBM 50 liter? | Untuk menjaga distribusi BBM tetap adil dan stabil di tengah tekanan pasokan. |
| Apa dampak jika subsidi energi membengkak? | Dalam jangka panjang, subsidi besar bisa membebani keuangan negara. |
