Dewan Ekonomi Nasional meminta Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis untuk menjaga kepercayaan publik di tengah pelemahan rupiah dan potensi kenaikan harga.
Anggaran MBG 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dengan 93 persen dialokasikan untuk bantuan pemerintah dan distribusi dikurangi menjadi lima hari per minggu.
DEN menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat namun mengingatkan risiko global, serta merekomendasikan peningkatan remitansi pekerja migran dan kunjungan wisatawan asing guna memperkuat devisa negara.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga imbas pelemahan rupiah. Anggota DEN, Chatib Basri, menjelaskan bahwa risiko kenaikan harga perlu menjadi perhatian pemerintah, karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat tertentu.

Oleh sebab itu, Chatib menggaris bawahi pentingnya menjaga kepercayaan publik dan pelaku ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Karena ini tentu akan berdampak pada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence dan trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran salah satunya dalam kaitan dengan MBG,” ujar Chatib usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo, Selasa (9/6).

Sebagai konteks, anggaran program MBG 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Sebanyak 93 persen dari total APBN Rp268 triliun yang dikelola BGN dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Dari Rp249 triliun, sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku, sedangkan 20 persen digunakan untuk operasional seperti sewa listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

Selain itu, distribusi MBG juga mengalami pemangkasan dari yang mulanya 6 hari menjadi hanya 5 hari, kecuali untuk sekolah dengan total hari belajar 6 hari dan daerah 3T serta prevalensi stunting tinggi.

Pada kesempatan yang sama, anggota DEN, Firman Hidayat juga menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan krisis ekonomi tahun 1998.

“Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi sangat sehat,” ujarnya.

Meski demikian, DEN mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika global yang masih berlangsung, seperti dampak konflik internasional yang berkepanjangan serta pelemahan nilai tukar rupiah. Faktor tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi yang dapat memberikan tekanan pada harga-harga domestik.

DEN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat posisi eksternal Indonesia, di antaranya melalui peningkatan remitansi (tranfer uang yang dilakukan para pekerja asing ke penerima di negara asalnya) pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan tinggi serta mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara untuk menambah penerimaan devisa negara.

“Kalau kita bisa meningkatkan wisan lebih tinggi dalam waktu ke depan ini, tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita,” kata Firman.