Pemerintah menyiapkan sistem digital single ID berbasis AI untuk menyalurkan bansos langsung Rp5,4 juta per orang agar lebih tepat sasaran dan efisien.
Uji coba penyaluran bansos digital sukses di Banyuwangi dan kini diperluas ke 42 daerah sebelum diluncurkan nasional pada Oktober tahun ini.
Luhut menyebut integrasi data delapan kementerian lewat GovTech akan memperkuat basis pajak, mendukung UMKM, serta meningkatkan penerimaan negara secara bertahap.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah menyiapkan adanya digital single ID dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) untuk menargetkan bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran. Sistem ini rencananya akan mulai diterapkan secara nasional pada akhir tahun ini.

Melalui skema ini, bantuan sosial tidak akan lagi diberikan melalui barang subsidi. Dana sekitar Rp5,4 juta akan langsung ditransfer kepada penerima bansos.

“Rata-rata kami kumpulkan bansos dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang dan nanti akan dikelompokkan dengan AI,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (9/6).

Sebagai bagian dari implementasi nasional, pemerintah sebelumnya telah melakukan uji coba nasional penyaluran bantuan sosial berbasis data digital di Banyuwangi dan telah berjalan sukses. Saat ini, proyek percontohan tengah dilakukan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.

Melalui sistem baru tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi, pengecekan status, hingga verifikasi bansos secara online.

“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan bahwa transformasi digital yang dilakukan menjadi langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data. Menurut Luhut, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama dengan populasi besar yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi dan AI secara menyeluruh.

“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi saya singgung semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.

80 Persen Sistem GovTech Telah Terkoneksi

Di luar bidang pelayanan publik, Luhut menyebutkan bahwa sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berbasis terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.

Luhut mengatakan bahwa dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat mendorong perluasan basis pajak secara bertahap sekaligus membuka peluang pembentukan UMKM baru dan penciptaan lapangan kerja.

“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan GovTech masuk maka UMKM yang 64 juta akan kita grab supaya mereka juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persen mungkin ke 12-13 over time dan dari situ juga penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” kata Luhut.