Sukuk Negara Dukung Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Pembiayaan proyek dengan SBSN mencapai Rp175,38 triliun.
Tangkapan Layar Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru/Instagram Nyoman NuartaJakarta, FORTUNE - Surat berharga syariah negara (SBSN) atau Sukuk Negara turut berkontribusi dalam pembangunan proyek infrastruktur penyangga di ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Pemerintah mencatat total pembiayaan proyek melalui SBSN sejak 2013 sampai 2022 sebesar Rp175,38 triliun. Pembiayaan ini digunakan untuk mengerjakan 4.713 proyek pada 11 kementerian/lembaga yang tersebar di 34 provinsi.
Pembangunan IKN serap Rp1,1 triliun pada 2021
Penerbitan Sukuk Negara pada 2021 yang dikhususkan untuk membiayai proyek pembangunan di Kaltim mencapai Rp1,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan instrumen SBSN digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan kampus, madrasah, dan proyek infrastruktur lainnya.
“Proyek yang dibiayai SBSN seperti bandar udara, kompleks prajurit kepolisian maupun TNI,” kata Sri Mulyani pada acara penandatangan prasasti penandatanganan aset SBSN di Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan (5/1), seperti dikutip dari siaran pers.
SBSN juga digunakan untuk berbagai proyek di Kalimantan Timur sebesar Rp6,48 triliun sejak 2014 sampai 2022. Proyek prioritas yang dibiayai oleh instrumen SBSN di Kaltim mayoritas dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 83,34 persen.
“Hal tersebut karena memang sebagian besar proyek yang dibiayai SBSN ditujukan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara baru seperti jalan dan jembatan yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR,” ujarnya.
Menurutnya, 15,13 persen atau sisa proyek yang dibiayai instrumen SBSN di Kalimantan Timur meliputi sejumlah sektor seperti transportasi, pendidikan, kampus, madrasah, hingga pertahanan dan keamanan.
Alokasi terbesar untuk infrastruktur perhubungan
Alokasi terbesar proyek SBSN digunakan untuk infrastruktur perhubungan, jalan, jembatan, hingga sumber daya air yang berjumlah Rp144 triliun atau sekitar 82 persen. Pelaksanaannya sebagian besar dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
"Sisanya digunakan untuk infrastruktur pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial yang mencapai kurang lebih senilai Rp30 triliun atau 17 persen," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman
Menurutnya, tren pembiayaan jumlah proyek dan kementerian/lembaga melalui SBSN terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam memanfaatkan pembiayaan SBSN untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berbagai bidang khususnya infrastruktur,” ujarnya.
Sejumlah proyek yang didanai SBSN
SBSN merupakan instrumen pembiayaan untuk membiayai proyek yang menjadi underlying atau landasan bagi surat berharga syariah yang dikeluarkan oleh negara. SBSN diterbitkan untuk tujuan pembiayaan APBN termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek di Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur.
- Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi Rp86,6 miliar pada 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada 2020 untuk laboratorium terpadu.
- Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk mendukung konektivitas Ibu Kota Negara (IKN). Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020–2023 dengan alokasi dana Rp326,37 miliar.
- Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan alokasi Rp65 miliar pada 2021.
- Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan alokasi Rp13,43 miliar pada 2021. Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp1,163 triliun.
- Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak 2018 hingga 2021 mencapai total Rp53,9 miliar.
