Prabowo Ingin Bangun PLTS 100 GW, Green Sukuk Bisa Jadi Sumber Dana
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW) segera direalisasikan. Arahan tersebut disampaikan saat memberikan pidato dalam acara tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3).
Menurut Prabowo, pembangunan PLTS dalam kapasitas besar sudah menjadi keputusan pemerintah dan harus dijalankan secepat mungkin. “Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya,” ujarnya.
Target pembangunan PLTS tersebut diperkirakan membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai instrumen fiskal dan pembiayaan inovatif untuk mendukung investasi energi bersih.
Salah satu skema yang dinilai berpotensi adalah green sukuk, instrumen pembiayaan syariah yang diarahkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Skema ini dipandang dapat menjadi sumber pendanaan strategis bagi pengembangan energi surya di Indonesia, terutama untuk mendukung target kapasitas 100 GW yang tengah dikejar pemerintah.
Indonesia sendiri memiliki potensi energi surya yang sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 GW, salah satu yang terbesar di dunia. Namun hingga kini, pemanfaatannya masih relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal untuk mendorong ekonomi hijau, termasuk melalui pengembangan pembiayaan berbasis syariah.
“Pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal yang dimiliki, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan, untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan target pembangunan berkelanjutan,” kata Deni dalam diskusi bertajuk “Green Sukuk untuk Transisi Energi: Model Pembiayaan Inovatif bagi Program 100 GW Energi Surya” di Jakarta, Selasa (10/3), mengutip keterangan resmi.
Ia menjelaskan Indonesia termasuk pelopor penerbitan green sukuk di pasar global. Instrumen tersebut telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan, mulai dari energi terbarukan, transportasi rendah karbon, hingga pengelolaan limbah dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Menurut Deni, proyek-proyek yang dibiayai melalui green sukuk juga memberikan dampak nyata terhadap upaya penurunan emisi karbon.
“Proyek-proyek yang didukung pembiayaan green sukuk telah berkontribusi pada penurunan emisi karbon lebih dari 10 juta ton CO2,” kata Deni.
Selain mendukung pembangunan proyek hijau, penerbitan green sukuk juga membuka peluang untuk memperluas basis investor yang berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dengan demikian, instrumen ini dinilai dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi agenda transisi energi Indonesia.
Dukungan terhadap agenda energi bersih juga dinilai sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Direktur Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, mengatakan keberlanjutan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.
“Merupakan bagian dari iman. Karena itu, isu keberlanjutan dan transisi energi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual,” kata Waryono.
Ia menambahkan bahwa instrumen keuangan sosial syariah seperti wakaf juga memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Dengan pengelolaan yang inovatif dan produktif, wakaf dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai inisiatif hijau, termasuk pengembangan energi terbarukan,” kata Waryono.
Di sisi lain, skema pembiayaan proyek energi surya juga dapat diperkuat melalui pendekatan blended financing, yakni kombinasi antara pembiayaan komersial dan instrumen keuangan sosial syariah.
Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan selain green sukuk, sumber pembiayaan juga dapat berasal dari berbagai instrumen seperti cash waqf linked sukuk (CWLS), zakat, hingga dana sosial lainnya.
“Ke depan kita bisa mengembangkan skema blended financing antara sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan,” kata Dwi.
Ia menambahkan potensi dana sosial syariah di Indonesia sangat besar. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, sementara potensi wakaf uang diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun.
“Potensi ini bisa dimobilisasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi surya,” kata Dwi.
Pengembangan energi terbarukan juga dinilai dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Koperasi Kementerian Koperasi Roy Abimanyu menilai pengembangan energi bersih di tingkat desa dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Roy mencontohkan pengembangan PLTS berbasis microgrid di wilayah kepulauan yang masih memiliki keterbatasan akses listrik. Salah satu proyek percontohan direncanakan dibangun di Pulau Sembur, Kepulauan Riau.
“Model yang dikembangkan tidak hanya menyediakan listrik bagi rumah tangga, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat,” kata Roy.
Energi surya tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti fasilitas cold storage, pabrik es, hingga pengolahan hasil perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.
