Kemenhaj Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,8 T untuk Siapkan Haji 2027
- Kemenhaj mengusulkan tambahan anggaran Rp1,8 triliun untuk persiapan penyelenggaraan haji 2027, mencakup kebutuhan operasional dan penguatan organisasi.
- Tambahan dana akan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, persiapan teknis dalam negeri, serta pengembangan sistem digital layanan haji dan umrah.
- Gus Irfan menegaskan persiapan dilakukan lebih dini agar tata kelola, kualitas layanan jemaah, dan transformasi kelembagaan dapat berjalan optimal menuju musim haji 2027.
Jakarta, FORTUNE - Di tengah berlangsungnya proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menyusun langkah awal untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Untuk mendukung agenda tersebut, kementerian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun yang akan digunakan bagi berbagai kebutuhan persiapan operasional dan penguatan organisasi.
Usulan itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).
Menurut Gus Irfan, kebutuhan dana tambahan muncul karena anggaran untuk sejumlah tahapan persiapan haji 2027 belum tercantum dalam pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
"Ada penyesuaian anggaran, ada sekitar Rp 1,8 triliun karena persiapan haji belum dianggarkan pada pagu kemarin. Jadi kita ajukan Rp 1,8 T tambahan untuk persiapan haji," kata Gus Irfan usai rapat, mengutip laman resmi Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH).
Gus Irfan menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan pendukung penyelenggaraan haji, mulai dari persiapan teknis di dalam negeri hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kemenhaj. "Persiapan segala macam. Persiapan dalam negeri termasuk juga sebagian untuk penyiapan SDM kita," ucap dia.
Ia menilai kebutuhan SDM di kementerian yang baru dibentuk tersebut masih perlu dilengkapi agar mampu menjalankan tugas secara optimal pada musim haji mendatang. "Karena SDM kita belum lengkap, kemarin kita masih tambal sulam, sekarang ini kita mau lengkapi semuanya," katanya, menambahkan.
Persiapan dilakukan lebih dini
Menurut Gus Irfan, penyelenggaraan haji merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan sehingga persiapan untuk musim berikutnya harus dimulai jauh sebelum operasional tahun berjalan berakhir sepenuhnya.
Karena itu, pagu anggaran 2027 dirancang untuk memperkuat berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari tata kelola, kualitas layanan jemaah, transformasi kelembagaan, hingga digitalisasi layanan.
"Pagu anggaran tahun 2027 kami arahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, meningkatkan kualitas layanan jemaah, mendukung transformasi kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia, serta mengembangkan sistem digital yang mampu menghadirkan layanan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah," ujar Menhaj.
Selain itu, hasil pelaksanaan haji 2026 akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan program kerja tahun berikutnya. Berbagai masukan dari lapangan, kebutuhan jemaah, perubahan kebijakan internasional, hingga penguatan struktur kelembagaan akan menjadi dasar penyempurnaan layanan.
Ia menegaskan langkah tersebut sejalan dengan upaya Kemenhaj untuk menghadirkan tata kelola haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI juga menjadi tahap awal pembahasan dukungan anggaran bagi Kemenhaj sebagai kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dan umrah. Melalui penguatan anggaran, SDM, dan sistem layanan, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dapat terus meningkat pada musim haji 2027.
