Zakat dan Pajak Apakah Bisa Dikurangkan? Ini Aturannya

Secara hukum, zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Artinya, zakat berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengurang pajak terutang secara langsung.

Dasar hukum pengaturan ini antara lain:

Regulasi tersebut menegaskan bahwa zakat yang dapat dikurangkan adalah zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi Muslim atau badan dalam negeri milik Muslim melalui lembaga resmi. Lembaga yang dimaksud antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan pemerintah.

Jika zakat dibayarkan langsung kepada individu tanpa melalui lembaga resmi, maka tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

ilustrasi pajak (freepik.com/rawpixel.com)

Memahami mekanisme teknis pengurangan zakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak.

1. Berlaku sebagai pengurang penghasilan bruto

Zakat mengurangi penghasilan bruto sebelum dihitung sebagai penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, basis pengenaan pajak menjadi lebih kecil, tetapi tarif pajak tetap mengikuti ketentuan progresif yang berlaku.

Ini berbeda dengan skema potongan langsung atas pajak terutang.

2. Syarat pembayaran melalui lembaga resmi

Zakat harus dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ resmi yang memiliki pengesahan pemerintah. Wajib pajak juga harus memiliki bukti setor resmi yang mencantumkan identitas, nominal, serta tanggal pembayaran.

Dokumen ini menjadi lampiran penting saat pelaporan SPT Tahunan.

3. Berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan

Skema ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk badan usaha milik Muslim. Perusahaan dapat mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi ketentuan administrasi.

Hal ini relevan bagi CFO dan tax planner dalam menyusun strategi kepatuhan pajak.

4. Perbedaan zakat penghasilan dan zakat lainnya

Secara praktik, zakat yang umumnya diakui sebagai pengurang pajak adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat maal lainnya dapat diakui sepanjang memenuhi syarat dan dibayarkan melalui lembaga resmi.

Penting memastikan jenis zakat yang dilaporkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran sederhana, berikut simulasi perhitungan.

Misalkan seorang profesional memiliki penghasilan bruto Rp500 juta per tahun. Ia membayarkan zakat sebesar 2,5% melalui BAZNAS, yaitu Rp12,5 juta.

Nilai Rp12,5 juta tersebut menjadi pengurang penghasilan bruto sebelum dihitung pajak. Selanjutnya, pajak tetap dihitung berdasarkan tarif progresif PPh yang berlaku atas penghasilan kena pajak.

Dengan demikian, zakat tidak mengurangi pajak secara langsung sebesar Rp12,5 juta, tetapi mengurangi basis perhitungannya.

Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap zakat sebagai tax credit. Padahal, zakat bukan pengurang pajak terutang secara langsung.

Zakat hanya mengurangi penghasilan kena pajak. Pajak tetap dihitung menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan.

Sebagai ilustrasi, tax credit akan langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Sementara zakat hanya menurunkan dasar pengenaan pajak. Perbedaan ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru dalam perencanaan pajak.

ilustrasi manfaat pajak (unsplash.com/Getty Images)

Skema ini tidak hanya bernilai religius, tetapi juga memiliki implikasi finansial dan tata kelola.

1. Optimalisasi perencanaan pajak yang sah

Pengurangan zakat merupakan bentuk legal tax planning yang diakui undang-undang. Selama dilakukan sesuai aturan, langkah ini sepenuhnya sah dan tidak melanggar regulasi.

2. Meningkatkan kepatuhan syariah dan hukum negara

Mekanisme ini memungkinkan wajib pajak Muslim menyelaraskan kewajiban agama dengan kewajiban fiskal negara.

Kepatuhan ganda ini memperkuat integritas pribadi maupun korporasi.

3. Mendukung program pemberdayaan sosial

Dana zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi dikelola secara terstruktur untuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Dampaknya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi.

4. Relevan untuk strategi CSR perusahaan

Bagi perusahaan, zakat dapat diintegrasikan dalam kebijakan tanggung jawab sosial berbasis syariah. Pendekatan ini memperkuat positioning perusahaan sebagai entitas yang patuh hukum dan memiliki kepedulian sosial.

Namun, aspek administrasi dan regulasi tetap harus menjadi prioritas utama.

Agar zakat dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, beberapa hal perlu diperhatikan.

Pertama, pastikan lembaga zakat yang dipilih terdaftar resmi dan diakui pemerintah. Kedua, simpan bukti setor asli sebagai dokumen pendukung pelaporan pajak.

Ketiga, laporkan nominal zakat dalam SPT Tahunan secara benar dan sesuai kolom yang tersedia. Keempat, perhatikan batas waktu pembayaran agar masuk dalam tahun pajak yang relevan.

Jika diperlukan, konsultasikan dengan konsultan pajak untuk memastikan tidak ada kekeliruan administratif.

Kesalahan paling umum adalah mengira zakat otomatis menghapus kewajiban pajak. Padahal, zakat hanya mengurangi penghasilan kena pajak, bukan pajak terutang secara langsung.

Kesalahan lain termasuk membayar zakat langsung ke individu tanpa melalui lembaga resmi, tidak menyimpan bukti setor, atau salah memasukkan nominal dalam SPT.

Kurangnya literasi regulasi dapat menimbulkan risiko kepatuhan dan potensi koreksi saat pemeriksaan pajak.

Pertanyaan zakat dan pajak apakah bisa dikurangkan dapat dijawab: bisa, tetapi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran harus melalui lembaga resmi serta didukung bukti administrasi yang sah.

Pemahaman regulasi dan dokumentasi yang tepat membantu individu maupun perusahaan menjalankan kewajiban agama dan fiskal secara seimbang, profesional, dan sesuai hukum.

Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan AI dan telah diedit untuk menjamin kualitas serta ketepatan informasi.