BPKH Cairkan Rp12,92 Triliun untuk Haji 2026, 70,95% dari Kebutuhan Anggaran
Jakarta, FORTUNE - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyalurkan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp12,92 triliun kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga 8 April 2026. Nilai tersebut setara 70,95 persen dari total kebutuhan anggaran penyelenggaraan haji yang mencapai Rp18,21 triliun.
Secara terperinci, Fadlul menjelaskan penyaluran dilakukan menggunakan tiga mata uang utama dengan komposisi mengikuti kebutuhan pembayaran. Porsi terbesar menggunakan riyal Arab Saudi (SAR) sebesar 93,73 persen dari total kebutuhan.
Selanjutnya disusul rupiah sebesar 42,01 persen, serta dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 35,17 persen. Skema ini diterapkan untuk menjaga fleksibilitas transaksi lintas negara sekaligus mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar.
Dalam rangka memperkuat kesiapan layanan haji 2026, BPKH juga menjadwalkan penyerahan banknotes sebesar SAR 152,49 juta pada 9 April 2026. Dengan tambahan tersebut, realisasi penyaluran dana diperkirakan meningkat menjadi sekitar 86,34 persen.
Fadlul menegaskan, di tengah potensi kenaikan biaya operasional, BPKH tetap menjaga keberlanjutan dana haji melalui optimalisasi Nilai Manfaat yang pada tahun ini mencapai Rp6,69 triliun. Selain itu, terdapat subsidi biaya haji di Arab Saudi sebesar Rp6,31 triliun serta subsidi biaya dalam negeri senilai Rp376,80 miliar.
Melalui langkah tersebut, BPKH menargetkan penyelesaian sisa kewajiban transfer sebesar Rp5,29 triliun atau sekitar 29,05 persen secara bertahap hingga Juli 2026.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar sekaligus memberikan kepastian dan kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia.
