Comscore Tracker
TECH

Pulihkan Ekonomi, Bank Indonesia Akselerasi QRIS bagi UMK

BI incar penambahan 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022.

Pulihkan Ekonomi, Bank Indonesia Akselerasi QRIS bagi UMKIlustrasi Bank Indonesia/ Shutterstock Harismoyo

by Bayu Pratomo Herjuno Satito

Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia terus mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui berbagai upaya. Salah satunya lewat pengembangan dan akselerasi pengunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran hemat biaya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati mengatakan QRIS dapat mendorong inklusi keuangan dan partisipasi aktif dalam ekosistem digital.

“Bank Indonesia telah menyesuaikan limit transaksi QRIS dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi guna memperluas use case dan penerimaan QRIS,” katanya dalam webinar paparan hasil studi Implementasi QRIS, Rabu (27/7).

Selain itu, kata Fitria, Bank Indonesia juga terus menjaga Merchant Discount Rate (MDR) yang efisien untuk transaksi QRIS. Bahkan, MDR untuk pengusaha mikro ditetapkan 0 persen dan berlaku hingga Desember 2022. “Bank Indonesia bersama industri terus mengembangkan fitur dan model bisnis QRIS,” katanya.

Pertumbuhan yang signifikan

Webinar paparan hasil studi Implementasi QRIS, Rabu (27/7).

Penggunaan QRIS menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan di tengah pandemi, baik dari sisi nilai dan volume pengguna. Hal ini didukung oleh ekosistem QRIS yang memiliki interkoneksi ke lebih 81 Penyedia Jasa Pembayaran dan 4 Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran.

“Di sisi penawaran, pelaku usaha yang menggunakan QRIS telah mencapai 19 juta merchant dengan 90,3 persen di antaranya adalah UMKM. Sedangkan, dari sisi permintaan, Bank Indonesia menargetkan penambahan 15 juta pengguna baru pada tahun 2022, dan sejauh ini perkembangannya cukup menjanjikan,” ucapnya.

Peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang QRIS

Fitria Irmi Triswati, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Dalam pengembangan QRIS, Fitria berharap berbagai kebijakan Bank Indonesia terkait QRIS, dapat meningkatkan pemahaman para penggunanya, terutama para pelaku usaha. Pada pilar edukasi dan kampanye yang menjadi salah satu fokus pengembangan, Fitria menekankan beberapa aspek.

“Pertama, manfaat penggunaan QRIS, seperti skema harga yang efisien bagi pelaku usaha, pencatatan transaksi yang lebih baik, dan membuka akses terhadap ekosistem digital. Kedua, panduan penggunaan QRIS untuk pengguna dan pelaku usaha, termasuk aspek onboarding, teknis, keamanan, dan manajemen risiko. Ketiga, kampanye dalam mendorong perluasan QRIS melalui sinergi dengan institusi lain dan acara di tingkat nasional,” kata Fitria.

Strategi eskpansi QRIS yang dilakukan Bank Indonesia akan berfokus pada tiga pilar, yakni Ekspansi; Edukasi dan Kampanye; serta Penghargaan bagi Penyedia Jasa Pembayaran, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.

Kajian penerapan QRIS

Grace Retnowati, Country Director MSC.

Untuk menguatkan dasar penerapan perluasan penggunaan QRIS di antara para pelaku usaha UMK, maka Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), menggandeng MicroSave Consulting (MSC) untuk mengkaji penerapan QRIS di seluruh Indonesia dan kontribusinya dalam mencapai inklusi keuangan.

Grace Retnowati, Country Director MSC, menyampaikan bahwa kajian yang dilakukan MSC adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tren penggunaan QRIS di kalangan pelaku usaha kecil dan mikro Indonesia yang tipikalnya merupakan segmen populasi berpenghasilan rendah.

“Temuan kami menunjukkan bertumbuhnya awareness para pelaku usaha serta preferensi konsumen untuk menggunakan QRIS seiring keduanya menganggap QRIS sebagai metode pembayaran yang ekonomis,” ujar Grace.

Rekomendasi yang dihasilkan

Hasil temuan tersebut, pihaknya akan memberikan sejumlah rekomendasi terhadap peningkatan penggunaan QRIS melalui digitalisasi di segmen lainnya. “Seperti pembayaran supply chain, pembayaran point-of-sale (POS) semisal parkir atau vending machine, pembayaran Government-to-Person seperti penyaluran bantuan sosial, dan pembayaran Citizen-to-Government, seperti pembayaran pajak,” ucapnya.

Selain itu, kata Grace, MSC juga merekomendasikan penyedia layanan mempertimbangkan cross-selling penyediaan layanan keuangan digital lain yang dapat bermanfaat bagi pelaku usaha, seperti misalnya pinjaman kredit dan tabungan.

Related Articles