GAPMMI Minta Pemerintah Intervensi Nilai Tukar Rupiah
Industri mamin masih bergantung dengan bahan baku impor.
ilustrasi uang (unsplash.com/Mufid Majnun)Fortune Recap
- GAPMMI menyuarakan kekhawatiran terhadap serangan Iran kepada Israel yang berdampak pada logistik dan bahan baku industri makanan dan minuman di Indonesia.
- Ketegangan tersebut mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, meningkatkan biaya impor bahan baku dan logistik, serta berdampak pada harga pokok produksi.
- Adhi Lukman menekankan perlunya mencari alternatif sumber bahan baku dari negeri-negeri di belahan utara dan selatan untuk mengantisipasi gangguan logistik akibat ketidakpastian perang Timur Tengah.
Jakarta, FORTUNE - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyoroti serangan Iran terhadap Israel telah memicu kekhawatiran bagi pengusaha di Indonesia.
Ketua GAPMMI, Adhi S Lukman, mengungkapkan ketegangan internasional tersebut berpengaruh luar biasa kepada logistik dan bahan baku untuk industri makanan dan minuman (mamin). Oleh karena itu, perlu ada intervensi terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar AS.
“Impor kita cukup banyak untuk bahan baku. Ini yang sangat berat. Belum biaya logistik meningkat. Tadi kita bicara dengan asosiasi terigu juga mereka katakan akan mengganggu logistik sehingga dikhawatirkan akan ada peningkatan biaya. Ini yang harus kita antisipasi," katanya di kantor Kemenperin, Selasa (16/4).
Dia mengatakan dampak dari pelemahan nilai tukar tersebut terhadap sektor makanan dan minuman, yakni pada harga pokok produksi, serta biaya-biaya lainnya.
Kondisi ini mirip, kata Adhi, dengan situasi perangan antara Russia-Ukraina, namun belum diketahui dampaknya bakal bertahan berapa lama. Jika eskalasi ini akan berlangsung lama, tentunya akan sangat mengganggu.
Adhi mengutip laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang menyebutkan bahwa sebelum serangan Iran ke Israel, telah ada peningkatan 1 persen pada harga pangan dunia dibandingkan dengan Februari 2024.
Peningkatan harga itu, "terutama [pada] biji-bijian, beberapa produk dairy, susu dan daging-dagingan dan sebagainya. Ini yang harus kita antisipasi. Bagi industri, kita harus terus berupaya mencari alternatif. Jangan sampai gangguan dari logistik akan mengganggu bahan baku," ujar Adhi.
Dengan kondisi ini, Adhi menyebutkan perlu adanya antisipasi terhadap ketidakpastian, sehingga perlu kekompakan antara dunia usaha dan pemerintah dalam memitigasi dampak perang Timur Tengah, khususnya terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan baku.
"Alternatifnya ada di [negeri] belahan utara sama belahan selatan kayak Amerika Latin. Kayak kasus Rusia-Ukraina juga dari belahan selatan juga cukup membantu ya. Dari Australia juga. Kita berharap ini ada alternatif itu,” ujarnya.
Intervensi nilai tukar Rupiah
GAPMMI berharap pemerintah bisa segera mengintervensi nilai tukar rupiah agar tidak memberatkan pengusaha.
"Kalau ini terus dibiarkan, mungkin bisa meningkat karena ketidakpastian. Apalagi saya dengar juga capital outflow meningkat ke AS. Nilai suku bunga juga tinggi di sana. Kita juga harus mengantisipasi," kata Adhi.
Kemarin, Selasa (16/4), rupiah ditutup melemah 2,07 persen ke Rp16.175 per dolar AS.
Sementara itu, Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter telah berkomitmen untuk terus melakukan stabilisasi pergerakan rupiah di pasar keuangan.
Bahkan, BI tidak segan-segan untuk melakukan intervensi di pasar spot, hingga non delivery forward atau NDF. Selain itu koordinasi terhadap otoritas fiskal juga dilakukan untuk menjaga daya tarik pasar surat berharga negara.
"BI selalu ada di pasar dan kami akan memastikan nilai tukar akan terjaga," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip Rabu (17/4).
