Indonesia Pangkas Produksi Batu Bara Jadi Sekitar 600 Juta Ton
- Angka penurunan tersebut masih berupa proyeksi.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) tengah melakukan kalkulasi.
- Penurunan produksi mencerminkan pengendalian pasokan.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah sedang pasang kuda-kuda untuk memangkas produksi batu bara menjadi sekitar 600 juta ton melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan proyeksi tersebut tengah dikalkulasi secara mendetail oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Sejauh ini, angka final produksi batu bara belum diumumkan oleh pemerintah. Karena itu, dia meminta khalayak luas untuk tidak menganggapnya sebagai patokan pasti. Nantinya, volume produksi bisa lebih rendah atau lebih tinggi, bergantung pada hasil perhitungan akhir dan kebutuhan riil di lapangan.
“Catatnya kurang lebih, ya, jangan bilang 600 juta ton pas,” kata Bahlil dalam acara jumpa pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).
Jika terealisasi, rencana produksi dengan perkiraan volume tersebut akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi produksi sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 790 juta ton.
Penurunan tersebut mencerminkan pengendalian, sekaligus penyesuaian atas pasokan dengan kebutuhan pasar dan kebijakan energi nasional.
Pemerintah juga berencana melakukan penyesuaian pada komoditas nikel. Namun, Bahlil belum dapat menyampaikan perkiraan angkanya.
Ia hanya menggarisbawahi bahwa produksi nikel akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri.
Lebih jauh, Bahlil menekankan pentingnya pemerataan dalam tata kelola industri nikel. Pemerintah ingin memastikan industri-industri besar tidak memonopoli pasokan bahan baku, dan tetap membuka ruang bagi pengusaha tambang, khususnya di daerah, untuk terlibat aktif dalam rantai pasok.
“Industri-industri besar harus beli bijih nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli. Kita ingin investor kuat, tapi pengusaha daerahnya juga kuat, supaya ada kolaborasi,” ujarnya.
Menurut Bahlil, inilah esensi dari kebijakan hilirisasi yang tengah didorong pemerintah, yakni hilirisasi yang berkeadilan. Pemerintah, kata dia, tetap menghargai dan mendukung investor, tapi menuntut adanya kolaborasi yang sehat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.
