Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Ekspor perdana Toyota Fortuner ke Australia di Pabrik Karawang Plant 1 TMMIN, Karawang Barat, Jawa Barat, Selasa (15/2/2022). ANTARA FOTO/Setpres-Muchlis Jr

Intinya sih...

  • Menteri Perindustrian meminta produsen otomotif Jepang agar tidak naikkan harga jual kendaraan dan tidak melakukan PHK di Indonesia.

  • Toyota, Suzuki, dan Daihatsu merespons permintaan tersebut dengan komitmen menjaga harga stabil dan mempertahankan tenaga kerja di tengah tantangan global.

  • Pemerintah akan mengupayakan langkah deregulasi dan insentif fiskal untuk mendorong iklim investasi di sektor otomotif demi menjaga pasar otomotif domestik Indonesia tetap atraktif dan kompetitif.

Jakarta, FORTUNE - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta komitmen tiga produsen otomotif besar asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki, dan Daihatsu untuk tidak menaikkan harga jual kendaraan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja di Indonesia, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal ini disampaikan Menperin saatmenghadiri World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (11/7/).

Kepada ketiga prinsipal tersebut, Menperin menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja. “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi dikutip Senin (14/7).

Permintaan tersebut direspons para petinggi Toyota, Suzuki, dan Daihatsu. Mereka memahami kekhawatiran pemerintah Indonesia dan menyatakan komitmennya untuk menjaga harga tetap stabil dan mempertahankan tenaga kerja di tengah berbagai tantangan global.

“Komitmen mereka kami apresiasi. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung stabilitas industri otomotif di Indonesia,” kata Agus.

Menperin juga membahas pentingnya menjaga pasar otomotif domestik Indonesia agar tetap atraktif dan kompetitif. Oleh karenanya, pemerintah akan mengupayakan berbagai langkah deregulasi dan insentif fiskal untuk mendorong iklim investasi di sektor otomotif

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan industri dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, industri otomotif menjadi sektor strategis yang perlu dijaga bersama.

“Pasar otomotif Indonesia sangat potensial. Jangan sampai kehilangan momentum hanya karena kenaikan harga atau pengurangan tenaga kerja yang bisa memicu efek domino,” ujarnya.

Kemenperin mencatat, industri kendaraan bermotor Indonesia memiliki skala besar dengan kontribusi signifikan dari segmen roda 4 serta roda 2 dan 3. Segmen roda 4 didukung 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun, dengan menyerap tenaga kerja hingga 69,39 ribu orang, dan realisasi investasi mencapai Rp 143,91 triliun.

Sementara itu, segmen roda 2 dan 3, didukung oleh 73 pabrikan, dengan total kapasitas produksi sebesar 10,72 juta unit per tahun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 30,31 ribu orang, dan realisasi investasi Rp30,4 triliun.

Hingga Januari–Mei 2025, industri kendaraan roda 4 mencatat produksi 459 ribu unit, penjualan 316 ribu unit, dan ekspor CBU 192 ribu unit. Pada periode yang sama, industri kendaraan roda 2 dan 3 membukukan produksi 3,37 juta unit, penjualan 3,1 juta unit, serta ekspor CBU 268 ribu unit.

Menperin optimistis, langkah antisipatif ini akan mendapat respons positif dari publik dan pelaku industri sebagai sinyal kepastian dan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri otomotif nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Curhat prinsipal

Dalam pertemuan dengan Chairman Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, Menperin juga mendapat curahan hati terkait penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia.

Osamu Suzuki mengungkapkan atas kondisi pasar yang menurun dan berdampak pada produk andalan mereka seperti Suzuki Carry. Namun, Suzuki tetap berkomitmen mendukung pasar Indonesia dan berupaya tidak melakukan PHK.

Merespons kegelisahan tersebutm Agus mengatakan, pemerintah berupaya memulihkan kembali permintaan kendaraan niaga, termasuk melalui pembelian pemerintah daerah dan insentif fiskal untuk UMKM.

Sementara itu, Toyota Motor Corporation dalam pertemuan tersebut, meminta adanya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. Saat ini, beberapa varian hybrid Toyota seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross sudah mencapai TKDN di atas 40 persen, namun mereka mengusulkan agar regulasi TKDN untuk kendaraan elektrifikasi lebih fleksibel guna menarik investasi dan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Menperin menyambut positif usulan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk mendiskusikan relaksasi TKDN secara selektif dengan tetap menjaga arah kebijakan industrialisasi dalam negeri.

“Kami akan pelajari permintaan tersebut, karena prinsipnya kita ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat namun juga kompetitif secara global,” ujar Agus.

Menperin juga memastikan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan terus dilanjutkan hingga 2031. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat serta mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap.

“Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” ujarnya.

Hal ini diharapkan memberikan kepastian jangka panjang bagi prinsipal dan pelaku industri untuk terus memproduksi dan mengembangkan kendaraan hemat energi di dalam negeri.

Daya Saing dan Kolaborasi Investasi

Kementerian Perindustrian mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif sangat penting, terutama dalam menghadapi transisi elektrifikasi, tantangan global, serta menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan ekspor.

“Pasar otomotif Indonesia sangat besar, dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini,” ujarnya

Pertemuan-pertemuan strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi industri, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menjaga keberlanjutan dan kinerja sektor otomotif nasional yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor manufaktur.

Editorial Team

EditorEkarina .