Ini Profil PT INTI, BUMN yang Terancam Ditutup Danantara

PT INTI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pionir yang bergerak di sektor telekomunikasi dan resmi berdiri pada 30 Desember 1974.

Untuk menunjang kegiatan bisnis dan operasional, PT INTI memiliki tiga lokasi utama, yaitu:

• Kantor pusat: Jalan Moch. Toha No.77 Bandung, Jawa Barat.

• Kantor cabang: Jalan Balitung 1 Nomor 17, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

• Fasilitas produksi utama: Jalan Moch. Toha No. 225, Bandung, Jawa Barat.

Dari sisi permodalan, PT INTI memiliki modal dasar sebesar Rp1 triliun. Sementara itu, modal yang telah disetor penuh untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan mencapai Rp350 miliar.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024, jumlah karyawan PT INTI tercatat sebanyak 124 orang. Angka tersebut menurun dibandingkan 2023 yang mencapai 203 karyawan atau berkurang sebanyak 79 orang dalam setahun.

Profil PT INTI memiliki sejarah yang panjang selama 52 tahun dalam mendukung sektor telekomunikasi nasional. Berikut rangkuman perjalanan PT INTI.

• 1974–1984

Pendirian PT INTI sebagai bagian dari strategi penguasaan teknologi dan pengembangan industri. Pada awal pendiriannya, perusahaan memiliki beberapa fasilitas produksi, seperti pabrik perakitan telepon, pabrik peralatan transmisi, pabrik mekanik dan plastik, dan laboratorium software komunikasi data.  

• 1985–1998

PT INTI menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia dan menyelesaikan proyek otomatisasi telepon bersama Telkom Indonesia.

• 1998–2002

Perusahaan terlibat dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi seluler, seperti BTS. Ada sekitar 2 ribu BTS yang berhasil dibangun di seluruh Indonesia.

• 2002–2019

Aktivitas manufaktur tidak lagi ditangani oleh PT INTI, tetapi melalui anak perusahaan dan perusahaan patungan berbagai sektor terkait. Perusahaan juga merevitalisasi bisnis manufaktur untuk memperluas portofolio.

• 2020–2026

PT INTI memperkuat fokus bisnisnya pada bidang manufaktur dan perakitan, managed service, serta digital service dan system integrator. 

Berdasarkan kepemilikan saham, profil PT INTI dimiliki penuh oleh pemerintah Indonesia dan PT Biro Klasifikasi Indonesia. Struktur kepemilikan ini menjadikan pemerintah memiliki kontrol penuh atas arah kebijakan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Berikut rincian kepemilikan saham atas PT INTI:

• Negara Republik Indonesia: pemegang 1 lembar saham seri A

• PT Biro Klasifikasi Indonesia: pemegang saham seri B sebanyak 349.999 lembar saham.

Selain menjalankan bisnis utama, PT INTI juga memiliki kepemilikan saham pada sejumlah anak perusahaan dan perusahaan asosiasi. Berikut daftar persentase kepemilikan saham PT INTI pada sejumlah perusahan.

• PT INTI Konten Indonesia (INTES): 99,99 persen

• PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS): 87 persen

• PT Maleo Emtiga: 31,75 persen

• PT Inti Pisma International: 22 persen

• PT Bangtelindo: 2,65 persen

• PT Smart Telecom: 0,06 persen

Dalam beberapa tahun terakhir, PT INTI berupaya memperkuat daya saing bisnisnya melalui tiga pilar utama yang menjadi fokus pengembangan perusahaan, yaitu:

• Manufaktur

PT INTI memproduksi berbagai perangkat telekomunikasi dan teknologi secara mandiri. Produk yang dihasilkan antara lain kabel serat optik, perangkat smart energy, tabung LPG komposit, serta kartu pintar (smart card) untuk berbagai kebutuhan industri.

• System integrator

Selain memproduksi perangkat keras, PT INTI juga berperan sebagai system integrator yang menggabungkan berbagai sistem teknologi. Layanan yang ditawarkan mencakup solusi rekayasa (engineering) dan pengembangan produk, seperti Smart PBX serta meteran listrik pintar (kWh meter).

3. Transformasi teknologi

PT INTI juga aktif mengembangkan berbagai solusi digital untuk mendukung kebutuhan pasar modern. Fokus ini mencakup pengembangan teknologi dan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi serta mendukung transformasi bisnis.

Di tengah rencana restrukturisasi PT INTI, Danantara memastikan langkah tersebut tidak akan berdampak pada PHK karyawan. Dony Oskaria menegaskan penataan ulang dan konsolidasi BUMN dilakukan untuk mengoptimalkan aset serta meningkatkan efisiensi perusahaan, bukan menghilangkan lapangan pekerjaan.

“Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua nggak ada yang di-PHK,” kata Dony.

Untuk memastikan proses transformasi berjalan sesuai prinsip perlindungan tenaga kerja, Danantara bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kolaborasi tersebut bertujuan menjaga agar restrukturisasi BUMN dapat berlangsung secara adil tanpa mengurangi hak-hak pekerja.

Menurut Dony, sinergi antara Danantara dan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menciptakan transformasi BUMN yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses penataan perusahaan tetap dapat berjalan sambil memberikan kepastian dan perlindungan bagi para karyawan.