Survei: Bisnis Hotel Lesu karena Efisiensi Prabowo
- Kinerja bisnis hotel menurun seiring efisiensi anggaran pemerintah
- Tingkat penghunian kamar (TPK) melemah, hotel dibayangi kelesuan di kuartal II 2025
- Pelaku industri hotel diimbau untuk menyeimbangkan target pasar mereka untuk menjaga keberlanjutan bisnis
Jakarta, FORTUNE - Kinerja bisnis perhotelan pada awal 2025 menunjukkan tren penurunan seiring diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Konsultan properti Colliers Indonesia menilai, kebijakan penghematan belanja negara ini berdampak besar terhadap sektor perhotelan yang sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari kegiatan pemerintah.
“Survei dilakukan dua kali pada 2024 saat Presiden Prabowo mengumumkan efisiensi, yang pertama itu hanya sekitar 44 persen responden yang melaporkan kondisinya lebih buruk dan jauh lebih buruk,” ujar Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto dalam konferensi pers, Senin (14/4).
Meskipun demikian, pada Januari 2025, jumlah pelaku usaha yang melaporkan kinerja memburuk melonjak menjadi 83 persen. Dari 717 responden, sebanyak 20 persen bahkan melaporkan penurunan pendapatan hingga 50 persen sejak kebijakan efisiensi diberlakukan.
“Pada awal 2025 menjadi titik terendah [pasar hotel usai diteken kebijakan efisiensi]. Penyebabnya pasti karena aktivitas bisnis melambat, adanya ketergantungan hotel pada government market dan ada bulan puasa di Maret yang secara tradisional bisa menurunkan okupansi,” ujar Ferry.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkap melemahnya sinyal industri perhotelan. BPS mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) pada Januari–Februari 2025 mengalami penurunan.
TPK pada Januari melemah secara bulanan akibat efek peak season di Desember 2024 yang dipengaruhi libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru (Nataru).
“Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,” tulis BPS, Sabtu (12/4).
Meski Februari 2025 sempat diwarnai sejumlah agenda nasional dan internasional, dampak dari kebijakan penghematan pemerintah masih membayangi sektor perhotelan.
Kuartal II 2025, hotel masih dibayangi kelesuan
Kinerja sektor perhotelan di Indonesia, khususnya Jakarta, diperkirakan masih menghadapi tantangan berat pada kuartal II tahun 2025.
Setelah melalui kuartal I yang dikenal cenderung lebih lambat, prospek perbaikan pada triwulan berikutnya dinilai belum terlalu menjanjikan.
Sepanjang kuartal I 2025, performa perhotelan sempat mengalami sedikit peningkatan khususnya pada Februari, seiring banyaknya acara sebelum memasuki Ramadan. Namun, secara keseluruhan, kinerja industri hotel masih berada di bawah ekspektasi.
Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kebijakan efisiensi pemerintah, tingginya jumlah hari libur nasional, serta bulan Ramadan yang kali ini berlangsung penuh selama Maret.
"Memasuki kuartal II, tren lesunya permintaan diperkirakan berlanjut. Belum terdapat sinyal relaksasi dari pemerintah terhadap belanja perjalanan dinas serta padatnya hari libur nasional pada Mei dan Juni turut menjadi penyebab utama," kata Ferry.
Di sisi lain, kondisi perekonomian global yang belum stabil membuat pelaku bisnis lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal perjalanan dinas (business trip), yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi hotel.
Melihat situasi ini, para pelaku industri hotel diimbau untuk mulai menyeimbangkan kembali target pasar mereka. Apabila tren perlambatan ini terus berlanjut hingga kuartal III, tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang sangat menantang bagi para hotelier dalam menjaga keberlanjutan bisnis.
