Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI. (Flickr)Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 harus selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional.
Menurutnya, seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya. “Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar Rp450 triliun, sekarang sudah Rp770 triliun,” ujarnya seperti dilansir Setkab, Jumat (17/6).
Adapun program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan yang ramah lingkungan atau ekonomi hijau.
Realisasi belanja yang lambat
Sri Mulyani mengatakan bahwa Kemenkeu fokus pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, termasuk soal pengelolaan belanja daerah.
Oleh sebab itu dibutuhkan perbaikan komposisi serta percepatan realisasi anggaran belanja daerah. “APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat,” ucap Sri Mulyani.
Kualitas penganggaran harus ditingkatkan
Menkeu minta pemerintah daerah meningkatkan kualitas penganggarannya secara lebih tepat dan akuntabel. Kemenkeu siap membantu dan bekerja sama dengan pemda dalam menyelesaikan permasalahan keuangan daerah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Selain itu, reformasi belanja daerah perlu diperhatikan. “(Tentang) bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan kualitas penganggaran kita, mengalokasikan anggaran secara lebih tepat, serta bagaimana memperbaiki SDM-nya. Termasuk untuk bidang keuangan di daerah,” ujarnya.
Tetap fokus di tengah dinamika ekonomi dunia
Lebih lanjut, Sri Mulyani ingin para pengelola keuangan di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan perbaikan alokasi belanja dengan fokus pada perbaikan kualitas SDM dan infrastruktur dasar.
Meski menghadapi dinamika ekonomi dunia yang tidak mudah, namun kualitas pengeloaan keuangan negara harus tetap meningkat. “Kondisi ekonomi dunia memberikan peluang sekaligus guncangan yang berpotensi risiko. Peranan bapak-ibu (pengelola keuangan daerah) sekalian adalah menjaga daerah agar tetap stabil dan maju terus menuju apa yang kita ingin capai,” ujarnya.
