RI Donor Rp743,42 Miliar Demi Cegah Pandemi Global Selanjutnya
G20 amankan komitmen pendanaan US$1,1 miliar untuk FIF.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers secara daring, Sabtu (16/4). (dok. Kemenkeu)Jakarta, FORTUNE - Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan dalam program pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan pandemi (PPR) global di masa mendatang. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menggelontorkan pendanaan senilai US$50 juta atau sekitar Rp743,42 miliar (kurs Rp14.868 per US$).
Dana tersebut nantinya akan dihimpun ke dalam Financial Intermediary Fund (FIF) yang terbentuk atas kesepakatan negara-negara G20 dalam agenda Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM).
Selain Indonesia, negara dan lembaga internasional lain yang telah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam pendanaan tersebut antara lain Amerika Serikat (US$450 juta), Uni Eropa (US$450 juta), Jerman (€50 juta/US$52,7 juta) , Wellcome Trust (£10 juta/US$12,27 juta), serta Singapura (US$10 juta).
"Saya sampaikan bahwa komitmen kontribusi sejumlah hampir US$1,1 miliar telah diamankan untuk FIF guna pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Angka tersebut sudah termasuk kontribusi sebesar US$50 juta dari Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (21/6) malam.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa FIF merupakan Dana Perantara Keuangan yang ditempatkan di Bank Dunia selaku Wali Amanat. Dalam hal ini, Bank Dunia akan membahas tata kelola dan pengaturan operasional FIF menjelang rencana pengumuman formal pembentukannya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, November 2022.
Komitmen negara lain
Meski komitmen pendanaan dari peserta Finance and Health Ministers' Meeting masih belum banyak, Sri Mulyani mengatakan bahwa dukungan dari negara-negara G20 untuk membentuk mekanisme pembiayaan multilateral baru tersebut cukup besar.
Karena itu, komitmen pendanaan yang terhimpun dalam FIF kemungkinan juga akan terus bertambah seiring berlangsungnya pembahasan di masing-masing negara terkait kontribusi mereka dalam program PPR.
"Kami telah mencatat banyak feedback hari ini, dan ada banyak kesamaan dalam hal feedback mereka. Pertama adalah perlunya inklusivitas sehingga juga dapat mempertahankan dan memperkuat platform kolaborasi antara menteri keuangan dan kesehatan," jelasnya.
Mengenai masalah pengaturan koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan PPR yang lebih luas, lanjut Sri Mulyani, para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 umumnya sepakat tentang perlunya peningkatan koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan agar lebih siap menghadapi pandemi di masa depan.
Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan memberikan arahan agar dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang pengaturan koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan. Pembahasan usai JFHMM itu nantinya akan menjadi bagian diskusi Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di bulan Juli dan ditindaklanjuti pada JFHTF selanjutnya dalam rangka menuju JFHMM ke-2 yang akan diselenggarakan pada November 2022.
"Jadi kami berharap negara-negara lain yang sudah menunjukkan dan menyatakan bahwa mereka mendukung dunia harus memiliki kesiapsiagaan pandemi serta mendukung gagasan bahwa lembaga atau pengaturan pembiayaan perlu dibentuk agar mereka dapat berkontribusi secara nyata dan konkrit. Dan itulah yang akan kami lakukan dalam dua bulan ke depan hingga pertemuan puncak berikutnya," jelasnya.
