FINANCE

LPEM UI: Pemulihan Terhambat, Ekonomi 2021 Hanya Tumbuh 3,7 persen

Inflasi yang jadi petunjuk daya beli masih rendah.

LPEM UI: Pemulihan Terhambat, Ekonomi 2021 Hanya Tumbuh 3,7 persenPembangunan gedung bertingkat berlangsung di Jakarta, Selasa (9/11/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
04 February 2022
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan upaya pemulihan ekonomi Indonesia tahun lalu terusik sejumlah gejolak. Karena itu, perekonomian dalam negeri pada 2021 belum akan kembali ke masa sebelum pandemi, tapi bakal melanjutkan tren positifnya tahun ini.

Dalam laporan bertajuk "Indonesia Economic Outlook" Triwulan I-2022, LPEM FEB UI memperkirakan perekonomian domestik 2021 tumbuh 3,7 persen setelah koreksi 2,07 persen pada tahun sebelumnya.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan empat 2021 dapat mencapai sekitar 5,1 persen, dan membuat perkiraan pertumbuhan untuk keseluruhan 2021 sebesar 3,7 persen,” kata Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky, Jumat (4/1).

Terlepas dari peningkatan kasus COVID-19 akibat varian Omicron baru-baru ini, perekonomian 2022 diharapkan lepas landas seiring tingkat vaksinasi lebih tinggi serta pengalaman gelombang kedua wabah pada 2021, katanya. 

“Ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan tumbuh lebih tinggi sekitar 4,9 persen sampai 5,1 persen untuk keseluruhan tahun ini,” ujarnya.

Permintaan domestik masih belum kuat

Kecepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 di banyak negara berbeda-beda. Di saat banyak negara maju dan berkembang menghadapi lonjakan inflasi, Indonesia sebaliknya.

Pada 2021, inflasi dalam negeri mencapai 1,87 persen, lebih rendah ketimbang target Bank Indonesia yang berkisar 2 persen. Inflasi inti yang mencapai 1,56 persen mengindikasikan tingkat permintaan yang belum sepenuhnya pulih.

LPEM FEB UI menduga tingkat inflasi tersebut besar kaitannya dengan respons belanja stimulus dari masing-masing pemerintah negara dunia. Belanja stimulus Indonesia, misalnya, hanya 9,3 persen dari PDB, lebih rendah dari belanja stimulus Amerika Serikat dan Inggris yang masing-masing 25,5 persen dan 19,3 persen.

Berkat stimulus jumbo itu, tingkat permintaan di negara maju menguat. Namun, itu tak diimbangi pemulihan sisi suplai. Akibatnya, terjadi tekanan inflasi.

“Risiko inflasi di Indonesia relatif rendah karena stimulus yang relatif lebih rendah dan kemajuan pemulihan bertahap yang memungkinkan sisi penawaran memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar kenaikan permintaan,” katanya.

Pun begitu, kinerja kredit di tengah pandemi memperlihatkan prospek. Data terakhir pada Oktober 2021 menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan 3,24 persen secara setahunan, lebih tinggi dari 2,21 persen pada bulan sebelumnya. Kredit modal kerja dan konsumsi terakselerasi masing-masing 4,66 persen dan 3,75 persen, namun kredit investasi masih terkoreksi 0,37 persen.

Ketahanan eksternal terjaga

Pada sisi eksternal, ketahanan ekonomi Indonesia juga masih terjaga. Menurut Riefky, Indonesia diuntungkan dengan tingginya harga komoditas terutama batu bara dan kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Kedua komoditas itu signifikan menyumbang surplus neraca perdagangan (ekspor-impor) Indonesia yang sebesar US$35 miliar.

Perbaikan neraca perdagangan pun berdampak pada neraca transaksi berjalan yang surplus US$4,5 miliar atau setara 1,49 persen dari PDB. Angka surplus itu tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Surplus transaksi berjalan diperkirakan bertahan hingga kuartal I-2022, tapi lebih rendah karena normalisasi harga komoditas.

Pada gilirannya, surplus juga mendorong nilai tukar rupiah stabil sepanjang tahun lalu, dan rupiah merupakan salah satu mata uang dengan tingkat depresiasi terendah dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya di ASEAN.

Investasi langsung (foreign direct investment/FDI) juga menjadi isyarat positif. Realisasi investasi pada 2021 mencapai Rp901,02 triliun, melebihi target Rp900 triliun dari pemerintah.

Related Topics