Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Bapak Iwan Pasila di konfrensi pers industri asuransi di Bali, Selasa (17/11).
  • OJK dan LPS akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR RI terkait Program Penjaminan Polis pada awal Desember 2026.

  • PPP disiapkan untuk melindungi pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

  • OJK dan LPS telah menyiapkan pertukaran data, sementara iuran dan ketentuan peserta masih menunggu PP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Sebelumnya

OJK dan LPS menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran informasi, data, dan dokumen untuk mendukung persiapan penyelenggaraan PPP.

Selasa (17/11)

Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa RPP sedang dibahas dan konsultasi dengan Komisi XI DPR akan dilakukan pada awal Desember.

awal Desember 2026

OJK dan LPS akan menjadwalkan konsultasi terkait PPP dengan Komisi XI DPR RI.

paling lambat Januari 2028

Pengaturan Program Penjaminan Polis ditargetkan terbit.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    OJK dan LPS menyiapkan konsultasi terkait Program Penjaminan Polis serta penyusunan aturan pelaksanaannya.
  • Who?
    OJK, LPS, Komisi XI DPR RI, dan Ogi Prastomiyono terlibat dalam proses persiapan dan konsultasi PPP.
  • Where?
    Konsultasi akan dilakukan dengan Komisi XI DPR RI. Lokasi konsultasi hingga saat ini belum ada keterangan resmi.
  • When?
    Konsultasi dijadwalkan pada awal Desember 2026, sedangkan pengaturan PPP ditargetkan terbit paling lambat Januari 2028.
  • Why?
    PPP bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan serta menjaga kepercayaan masyarakat.
  • How?
    Persiapan dilakukan melalui penyusunan RPP, pertukaran informasi dan data antara OJK-LPS, serta pembahasan iuran dan kriteria peserta.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

OJK dan LPS sedang menyiapkan program untuk membantu orang yang punya polis jika perusahaan asuransinya gagal. Mereka akan berbicara dengan Komisi XI DPR pada awal Desember 2026. Aturan program masih dibuat. Iuran dan syarat pesertanya belum final, tetapi RBC menjadi salah satu syarat yang sedang dibahas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Persiapan Program Penjaminan Polis menunjukkan adanya upaya OJK dan LPS membangun landasan hukum serta mekanisme pertukaran data. Langkah ini dapat mendukung perlindungan pemegang polis saat perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Pembahasan kriteria peserta, iuran, dan skema program juga dilakukan sebelum aturan akhirnya diterbitkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjadwalkan konsultasi terkait Program Penjaminan Polis (PPP) dengan Komisi XI DPR RI pada awal Desember 2026.

PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Program tersebut bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan konsultasi dengan DPR menjadi proses penyusunan landasan hukum program. Langkah ini diperlukan sebelum pengaturannya terbit paling lambat Januari 2028.

"Prosesnya sedang penyusunan Peraturan Pemerintah. RPP sedang dibahas dan awal Desember akan ada konsultasi dengan Komisi XI DPR," ujar Ogi dalam media gathering di Bali, Selasa (17/11).

OJK dan LPS telah menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) pertukaran informasi, data, dan dokumen guna mendukung persiapan penyelenggaraan PPP.

Pada tahap ini, OJK dan LPS menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.

Sementara cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan,resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.

"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," ujar Ogi.

Terkait besaran iuran yang akan ditarik dan skema Penjaminan Polis ini, Ogi mengatakan bahwa hal itu sudah dibahas namun belum bisa diungkap lebih detail karena menunggu ketentuan akhir dan penerbitan PP.

"Iuran, iuran awal, iuran berkala, apa yang dijamin, dan sebagainya, sudah dibahas tapi sebaiknya tunggu dari PP-nya aja. Nanti ada waktu sekitar 6 bulan untuk preparation-nya POJK akan keluar," katanya.

Sementara terkait ketentuan peserta yang bisa mengikuti PPP, Ogi menekankan bahwa risk-based capital (RBC) adalah salah satu kriteria dalam konsep yang sedang dibahas.

"Salah satu kriteria RBC, iya. Itu di konsepnya RBC tapi final apa PP-nya belum keluar, tapi RBC salah satu syarat untuk mengikuti program penjaminan polis," ungkap Ogi.

Editorial Team

EditorEkarina .

Related Article

Trending in Finance

See More