Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjadwalkan konsultasi terkait Program Penjaminan Polis (PPP) dengan Komisi XI DPR RI pada awal Desember 2026.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Program tersebut bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan konsultasi dengan DPR menjadi proses penyusunan landasan hukum program. Langkah ini diperlukan sebelum pengaturannya terbit paling lambat Januari 2028.
"Prosesnya sedang penyusunan Peraturan Pemerintah. RPP sedang dibahas dan awal Desember akan ada konsultasi dengan Komisi XI DPR," ujar Ogi dalam media gathering di Bali, Selasa (17/11).
OJK dan LPS telah menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) pertukaran informasi, data, dan dokumen guna mendukung persiapan penyelenggaraan PPP.
Pada tahap ini, OJK dan LPS menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.
Sementara cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan,resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.
"Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama," ujar Ogi.
Terkait besaran iuran yang akan ditarik dan skema Penjaminan Polis ini, Ogi mengatakan bahwa hal itu sudah dibahas namun belum bisa diungkap lebih detail karena menunggu ketentuan akhir dan penerbitan PP.
"Iuran, iuran awal, iuran berkala, apa yang dijamin, dan sebagainya, sudah dibahas tapi sebaiknya tunggu dari PP-nya aja. Nanti ada waktu sekitar 6 bulan untuk preparation-nya POJK akan keluar," katanya.
Sementara terkait ketentuan peserta yang bisa mengikuti PPP, Ogi menekankan bahwa risk-based capital (RBC) adalah salah satu kriteria dalam konsep yang sedang dibahas.
"Salah satu kriteria RBC, iya. Itu di konsepnya RBC tapi final apa PP-nya belum keluar, tapi RBC salah satu syarat untuk mengikuti program penjaminan polis," ungkap Ogi.