Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merampungkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas.
Kedua tersangka masing-masing berinisial TR yang merupakan Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK sebagai pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS.
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan duduk perkara keduanya terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan.
"Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar," ujar Wahyu melalui keterangannya, Jumat (13/11).
Sebelum menyerahkan kedua tersangka, penyidik OJK telah melimpahkan berkas perkara kepada JPU pada Tahap I. Berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.
Dalam perkara ini, TR disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, TR juga disangkakan melanggar Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam undang-undang perubahan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Penanganan perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan OJK, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah.
Penyerahan kedua tersangka kepada kejaksaan menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan. OJK juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani dugaan tindak pidana di industri keuangan.
"Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional," pungkas Wahyu.