Ini 4 Poin Penting Tim Negosiasi Tarif yang Berangkat ke AS

Setelah mengumumkan kebijakan tarif, pemerintah AS memberlakukan masa tenggang 90 hari sebelum tarif dagang sebesar 32% mulai efektif pada 9 Juni 2025. Momen ini digunakan pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi.

Dalam kunjungan negosiasi tersebut, delegasi Indonesia dijadwalkan bertemu dengan USTR (United States Trade Representative), Menteri Keuangan AS (Secretary of Treasury), serta Menteri Perdagangan AS (Secretary of Commerce).

Menurut Airlangga, Indonesia termasuk dalam kelompok negara pertama yang diundang ke Washington DC untuk membicarakan isu tarif impor Trump. Dalam konferensi pers yang digelar di kantornya pada Senin (14/4), Airlangga menyatakan Indonesia sudah menyiapkan sejumlah pokok pembahasan dengan pihak AS.

Airlangga menolak membeberkan detailnya karena substansi negosiasi bersifat rahasia dan strategis. Namun, ia mengungkapkan 4 poin penting yang akan dibahas secara garis besar.

Airlangga menyampaikan materi negosiasi akan mencakup sejumlah hal. Mulai dari proposal non-paper yang berkaitan langsung dengan tarif, isu-isu non-tariff measures (NTMs), kerja sama ekonomi dan investasi bilateral, hingga hal-hal yang berhubungan dengan sektor keuangan.

4 poin penting ini menjadi landasan utama dalam penyusunan strategi negosiasi Indonesia dengan pemerintah AS. Negosiasi ini menjadi sangat penting karena menyangkut kepentingan perdagangan nasional.

Dengan tarif 32% yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump, sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia dapat kehilangan daya saing di pasar AS. Oleh karena itu, delegasi membawa sejumlah tawaran agar pihak AS bisa mengubah kebijakan tersebut.

Salah satu strategi yang diusung pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS adalah dengan menjanjikan peningkatan impor produk-produk dai AS. Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk menambah volume impor sebesar US$18 hingga US$19 miliar.

Langkah ini merupakan respons terhadap permintaan AS yang ingin mengurangi defisit neraca perdagangannya dengan Indonesia. Saat ini, necara perdagangannya berada di kisaran US$18 miliar.

Airlangga menanmbahkan pemerintah sudah memiliki daftar komoditas yang akan diimpor. Namun, komoditas yang dimaksud masih belum bisa diungkap karena termasuk materi negosiasi.

Sementara itu, beberapa komoditas yang telah diimpor dari AS antara lain produk pertanian seperti gandum (wheat), kedelai (soybean), dan kapas. Ia juga menambahkan pembelian tidak selalu identik dengan impor fisik, melainkan bisa berupa investasi atau kerjasama produksi.

Poin penting berikutnya yang akan dinegosiasikan adalah usulan pengurangan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor untuk produk dari AS. Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan relaksasi tarif PPN sebagai upaya memberikan insentif tambahan kepada produk impor dari AS.

Airlangga menegaskan skema penurunan tarif PPN berlaku umum dan sedang difinalisasi oleh Kementerian Keuangan. Terlebih, isu utama dalam negosiasi nanti salah satunya adalah tarif non-pajak dan PPN impor.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan adanya rencana pemerintah untuk mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) impor serta bea masuk terhadap barang-barang asal AS. Tarif PPh 22 Impor dari 2,5% akan diturunkan menjadi 0,5% untuk produk-produk tertentu seperti elektronik, termasuk ponsel dan laptop.

Sementara itu, tarif bea masuk yang semula 5%-10% akan dikurangi menjadi 0%-5%. Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan wacana ini belum final dan masih dalam tahap negosiasi.

Pemerintah berharap dengan memberi kelonggaran tersebut, AS akan bersedia mencabut rencana tarif 32% pada Indonesia.

Selanjutnya, tim delegasi akan membahas relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Namun, pelonggaran ini tidak bersifat umum dan hanya akan diberikan kepada produk-produk dari sektor teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) yang berasal dari AS.

Menurut Airlangga, relaksasi TKDN merupakan strategi untuk menjaga hubungan dagang yang adil dengan AS. Menururnya, strategi ini tidak akan mengorbankan komitmen lokal di sektor industri lain.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menambahkan langkah ini diyakini tidak akan mengganggu perusahaan asing lain. Khususnya, perusahaan asing yang selama ini sudah berkomitmen memenuhi ketentuan TKDN di Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga menawarkan pendekatan timbal balik melalui strategi investasi. Pemerintah akan mendorong sejumlah BUMN untuk menanamkan modal di AS. Tujuannya untuk menunjukkan komitmen dalam hubungan ekonomi bilateral, serta membuka peluang bisnis baru di luar negeri.

Airlangga menyebut investasi ini akan diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti migas serta teknologi informasi. Anak perusahaan Pertamina yang sudah berpengalaman di sektor migas luar negeri diperkirakan akan ikut dalam investasi ini.

Menurut Todotua, investasi di sektor migas bisa berupa akuisisi sumur, pengembangan sektor hulu (upstream), maupun menengah (midstream). Sementara di bidang teknologi, investasi akan diarahkan ke riset dan pengembangan (R&D), termasuk bidang yang berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI).

Todotua juga menyatakan bahwa investasi ini akan difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dengan struktur Danantara, investasi bisa lebih fleksibel dan tidak harus dilakukan oleh BUMN secara mandiri, tapi melalui kerjasama dengan mitra lokal atau skema investasi proyek (project investment).