Wapres Ungkap 4 Langkah Strategis untuk Dorong UMK Halal
Produk halal identik dengan kualitas, aman, dan higienis.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. (dok. Setwapres)09 June 2022
Jakarta, FORTUNE – Usaha Mikro dan Kecil (UMK) digadang-gadang satu tumpuan pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah, terus berupaya mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia, melalui empat langkah strategis.
Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, mengatakan bahwa dominasi UMK diyakini dapat menopang pemulihan ekonomi nasional, sekaligus membawa kesejahteraan masyarakat sampai ke akar rumput. “Transisi pasca pandemi masih menjadi tantangan bagi UMK untuk bertahan, bangkit, dan berkembang,” ujarnya saat memberikan sambutan daring pada closing ceremony Festival Syawal 1443 H, Kamis (9/6).
Wapres melihat sinyal baik berupa daya juang para pelaku UMK dan ekonomi kreatif justru semakin menguat, seiring dibukanya kembali pembatasan kegiatan masyarakat. Maka, peluang ini perlu diimbangi dengan langkah aktif dan adaptif dari pelaku UMK.
“Pelaku UMK harus jeli melihat peluang pasar, termasuk salah satunya potensi dan tren peningkatan permintaan produk halal, seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Kesadaran muslim untuk mengonsumsi produk halal dan toyyib telah bergeser menjadi gaya hidup,” ucap Ma’ruf. “Masyarakat dunia kini turut mengakui komoditas halal yang identik dengan produk aman, berkualitas, dan higienis.”
1. Membentuk KDEKS di seluruh provinsi
Pengunjung melihat produk fesyen bersertifikasi halal yang dipajang dalam pameran Malang Islamic Movement di Mall Dinoyo City Malang, Jawa Timur, Kamis (2/12/2021). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/hp.Wapres Ma’ruf Amin, menyebutkan langkah pertama pemerintah untuk mempercepat visi ekonomi syariah adalah mendorong terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi.
“Seperti yang sudah dibentuk di Provinsi Sumatera Barat, menyusul Provinsi Riau, Jawa Barat dan lain-lainnya,” ucap Ma’ruf.
2. Penyempurnaan proses sertifikasi halal
Pada latar belakang adalah logo halal baru yang dirilis oleh BPJPH. ANTARA FOTO/M Risyal HidayatLangkah kedua yang diambil pemerintah adalah penyempurnaan proses sertifikasi halal. “Termasuk mengupayakan percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk UMKM halal,” katanya.
Ia meminta para pelaku UMK untuk aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar disertifikasi halal. “Sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK, dan nantinya dapat menembus pasar masyarakat muslim dunia,” ujarnya.
Wapres juga mengapresiasi peran aktif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dalam proses sertifikasi halal. Oleh sebab itu, dia meminta LPPOM-MUI, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK,” katanya.
3. Membangun KIH yang berkualitas
Ilustrasi ekosistem syariah. (ShutterStock/P.Kasipat)Ketiga, untuk membangun industri halal yang berkualitas, pemerintah akan mendorong pembentukan kawasan industri halal (KIH), sebagai strategi penguatan rantai nilai halal.
“Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan KIH-KIH yang ada. Saya minta agar UMK halal dapat memanfaatkan fasilitas ini,” ujar Ma’ruf Amin.
4. Mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri
Ilustrasi Berbelanja Produk. Shutterstock/Odua ImagesPemerintah juga terus mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi produsen produk halal terkemuka di dunia.
“Dengan adanya ekosistem industri halal yang kuat, diharapkan kapasitas dan kualitas industri produk halal akan makin kuat pula,” kata Wapres.
Industri halal di Indonesia sudah mencatatkan sejumlah prestasi di tingkat dunia, seperti ekspor produk halal terbesar ke negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). “Kita ingin ke depan, semakin banyak produk UMK halal yang menembus pasar ekspor,” tuturnya.