Buntut Kudeta Myanmar, Total dan Chevron Siap Hengkang
Jakarta, FORTUNE - Raksasa energi TotalEnergies dan Chevron menyatakan bakal hengkang dari Myanmar menyusul tekanan kelompok hak asasi manusia untuk memutuskan hubungan keuangan dengan junta militer sejak kudeta militer tahun lalu.
Dikutip dari AFP, junta militer disebut akan kehilangan mitra keuangan utamanya setelah dua raksasa migas itu angkat kaki dari ladang gas Yadana di Laut Andaman, yang menyediakan listrik ke Myanmar dan Thailand.
"Situasi, dalam hal hak asasi manusia dan lebih umum aturan hukum, yang terus memburuk di Myanmar ... telah membuat kami menilai kembali situasi dan tidak lagi memungkinkan TotalEnergies untuk memberikan kontribusi yang cukup positif di negara ini," kata Total Energies, perusahaan minyak Prancis dalam keterangannya.
Sementara raksasa energi asal AS Chevron mengatakan akan pergi "mengingat keadaan di Myanmar" yang terus memburuk dari waktu ke waktu.
"Kami telah meninjau minat kami dalam proyek gas alam Yadana untuk memungkinkan transisi yang terencana dan teratur yang akan mengarah pada jalan keluar dari negara itu," kata juru bicara perusahaan tersebut, Cameron Van Ast.
Human Rights Watch menyambut baik penarikan perusahaan Prancis dan meminta pemerintah untuk "mencegah entitas tidak bermoral lainnya memasuki pasar".
"Pengumuman Total memang menyoroti bagaimana tekanan dari investor dan bisnis yang berfokus pada hak asasi manusia dapat bekerja. Pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pengenaan sanksi yang ditargetkan pada entitas minyak dan gas," kata peneliti HRW Myanmar Manny Maung kepada AFP
Tekanan internasional telah meningkat terhadap junta sejak kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Kudeta itu diikuti oleh tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah menewaskan 1.400 warga sipil, menurut kelompok pemantau lokal.
Jumat pekan lalu, Kyi dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan menghadapi lima tuduhan korupsi baru. Junta militer juga menjatuhkan hukuman mati terhadap anggota partai Liga Nasional Demokrasi lain yang digulingkan, yakni Phyo Zeyar Thaw, atas tuduhan terorisme.
Kekuatan Barat telah memberlakukan sanksi terhadap junta sementara beberapa perusahaan internasional telah keluar dari negara itu, menghentikan sementara operasi atau menangguhkan transaksi bisnis. Ini dilakukan lantaran militer memiliki kepentingan dalam sebagian besar ekonomi negara itu, mulai dari pertambangan hingga perbankan, minyak, dan pariwisata.