Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah sedang mengebut perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) imbas banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai desil yang diterima justru tidak sesuai dengan keadaaan asli.
Contohnya, terdapat pekerja sektor informal seperti pedagang pentol hingga pegawai UMKM yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 yang termasuk penduduk paling sejahtera.
Polemik desil muncul usai pemerintah mengumumkan rencana membatasi pembelian BBM subsidi bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Purbaya mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mengeluarkan anggaran untuk sensus ekonomi dan pemutakhiran DTSEN yakni Rp7 triliun.
“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSENnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/8).
Anggaran tersebut telah diakomodasi pada awal tahun. Penambahan anggaran juga langsung dipenuhi untuk memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan dengan baik. Meski demjkian, masih terdapat data desil yang kurang akurat.
Purbaya berharap, dengan adanya perbaikan data ini dapat mulai terlihat hasilnya pada tahun depan.
“Tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” katanya.
Dalam saat yang bersamaan, Purbaya mengatakan bahwa ia belum dapat memastikan pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan desil 10 dapat berjalan tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan pembatasan subsidi BBM akan sejalan dengan kesediaan sistem.
“Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat ya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah akan menangani kasus penerima yang bermasalah secara satu per satu hingga penerapan DTSEN yang baru.
“Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, berapa orang. ya kalau ada masalah ya kita let's say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita akan handle case by case,” katanya.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan bahwa potensi penghematan anggaran yang diperoleh dari pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) khususnya Pertalite sebesar 10 persen. Kebijakan pembatasan BBM subsidi dilakukan untuk memastikan bahwa penerima tepat sasaran.