NEWS

Temui Joe Biden, Jokowi Bawa Pesan 57 Negara Soal Kondisi Palestina

Jokowi ajak negara OKI serukan gencatan senjata di Palestina

Temui Joe Biden, Jokowi Bawa Pesan 57 Negara Soal Kondisi PalestinaPertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden. (Dok. Setpres)
13 November 2023
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Senin (13/11) waktu setempat usai menghadiri pertemuan KTT OKI. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi akan menyampaikan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam terkait kondisi terkini di Palestina.

Jokowi mengatakan,  KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. "Pesan inilah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden, di mana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya, Senin (13/11).

Jokowi juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas. “Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden,” ujarnya.

Pertemuan OKI

Dalam pertemuan KTT Luar Biasa OKI yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi tersebut, Jokowi mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.

“Gencatan senjata harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan,” ujarnya.

Terkait kondisi Rumah Sakit Indonesia di Palestina saat ini, Ia menekankan pentingnya menghormati hukum humaniter internasional. Jokowi kerap menyingung hal ini di  KTT OKI maupun pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara OKI,

“Saya ingin kembali tegaskan bahwa dari sejak awal terjadinya serangan, pemerintah telah dan akan terus berupaya untuk melindungi WNI serta fasilitas-fasilitas publik, termasuk Rumah Sakit Indonesiaa," katanya. 

Pemerintah mendukung penuh Menteri Luar Negeri Indonesia yang terpilih sebagai salah satu Menlu yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina.

Desakan gencatan senjata 

Sebelumnya, dalam KTT OKI, Kepala Negara mengatakan, organisasi nega Islam ini harus  harus mampu menghasilkan hal konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. “Satu bulan telah terjadi kekejaman ini dunia seolah benar-benar tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia, lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun mampu hentikan kekejaman ini,” ujarnya.

 Ia pun menyampaikan empat saran konkret saat berbicara di hadapan para pemimpin negara Islam. Pertama, mendesak agar gencatan senjata segera dilakukan.

“Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik. Israel telah gunakan narasi ‘self defense‘ dan terus lakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah collective punishment. Kita semua harus cari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata,” katanya.

Kedua, Ia mendorong agar bantuan kemanusiaan dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih bisa diprediksi dan berkelanjutan mengingat situasi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatikan.

“Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan. RS Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel, sejak kemarin sudah kehabisan bahan bakar. Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional,” ujarnya.

Ketiga, Presiden Jokowi menyerukan agar OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Sebagai contoh, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. “Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional,” imbuhnya.

Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai kembali demi terwujudnya solusi dua negara dan menolak pemikiran solusi satu negara. Menurutnya, solusi satu negara hanya akan membuat Palestina dikorbankan.

“Jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru, dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut,” ujarnya. 

Related Topics