Pekerja mengangkut beras di gudang Bulog Divre Banten, di Serang, Jumat (22/7). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Jakarta, FORTUNE - Perum Bulog mengonfirmasi telah menerima surat penugasan importasi beras 2 juta ton dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penugasan tersebut harus diselesaikan sebelum Desember 2023.
“Iya kami sudah menerima suratnya,” kata Sekretaris Perusahaan perum Bulog, Awaludin Iqbal, kepada Fortune Indonesia, Senin (27/3).
Surat penugasan impor tersebut tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penugasan Pengadaan CBP dari Luar Negeri pada Surat Bernomor B2/TU.03.03/K/3/2023 Jumat, 24 Maret 2023. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengimpor 500.000 ton beras lewat Bulog sejak akhir Desember 2022 hingga akhir Februari 2023.
Surat itu berisi penugasan impor yang menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat pekan lalu dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idulfitri 1444 H.
Tambahan impor beras tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan operasi pasar beras hingga untuk bantuan sosial beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan digelar selama tiga bulan mulai 30 Maret 2023.
Pasokan beras tambahan tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada lebih dari 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian lanjutan isi surat itu.
Keputusan pahit saat masa panen raya
Sementara itu, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai langkah pemerintah untuk mengimpor 2 juta ton beras dalam periode panen raya merupakan keputusan pahit.
“Izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah atau beras melimpah dan harga turun,” kata Khudori melalui keterangannya, Senin (27/3).
Menurutnya, kebijakan untuk impor beras ini dilematis. Di satu sisi, saat ini petani sedang menikmati harga gabah tinggi di masa panen raya. Biasanya, saat panen raya harga gabah anjlok. Di sisi lain, tingginya harga harga gabah membuat Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Hingga 24 Maret, penyerapan Bulog baru 48.513 ton.
Tugas Badan Pangan Nasional untuk Bulog
Tahun ini, Badan Pangan Nasional atau Bapanas meminta Bulog menyerap 2,4 juta ton beras petani domestik, yang 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen diharapkan bisa diserap selama panen raya sampai Mei nanti. Namun, menurut Khudori, target tersebut sulit dipenuhi.
Sementara itu, pada pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280.000 ton. Sementara mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (Bansos) beras untuk lebih dari 21 juta keluarga kurang mampu. Masing-masing keluarga akan mendapatkan beras 10 kilogram. Artinya, perlu 630.000 ton beras.
Kebutuhan itu akan sulit dipenuhi jika mengandalkan penyerapan atau pengadaan dari dalam negeri. Meski Bapanas menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GHKP) menjadi Rp5.000 per kilogram dan beras di gudang Bulog Rp9.500, harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi ketimbang HPP.
“Bisa saja Bulog menyerap lewat mekanisme komersial. Jika ini ditempuh, boleh jadi CBP akan membaik jumlahnya. Dampaknya, bisa membuat harga beras naik,” ujar Khudori.
