El Nino Mengintai, Kementan Upayakan Genjot Produksi Pangan
870.000 hektare lahan berpotensi kekeringan akibat El Nino.
Petani merontokan bulir padi hasil panen raya di Desa Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (10/4/2022). ANTARA FOTO/Ampelsa/nym.Jakarta, FORTUNE - Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan sejumlah komoditas pangan seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, hingga daging sapi pada 2024 lantaran adanya ancaman fenomena El Nino.
Untuk padi 55,42 juta ton, cabai 3 juta ton, jagung 23,34 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, kopi 818.000 ton, kelapa 2,9 juta ton, bawang putih 45.910 ton.
Kemudian kedelai 340.000 ton, tebu 39,45 juta ton daging ayam 4,00 juta ton, daging sapi/kerbau 405.440 ton kopi 818.000 ton, dan kakao 649.000 ton.
Sedangkan target Kementan pada 2023 seperti beras mencapai 54,5 juta ton. Untuk komoditas lainnya, jagung ditargetkan mencapai angka 23,05 juta ton, kedelai 370.000 ton, bawang merah 1,71 juta ton, bawang putih 45.450 ton, dan cabai 2,93 juta ton.
“Kementan ke depan akan fokus pada empat program yaitu program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Ketiga, program pendidikan dan pelatihan vokasi dan keempat, program dukungan manajemen,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang juga dihadiri oleh Badan Pangan Nasional, ID Food serta Perum Bulog, Selasa (13/6).
870.000 hektare lahan berpotensi kekeringan karena El Nino
Menurut Syahrul, Kementan akan mengantisipasi El Nino yang puncaknya diprediksi akan terjadi pada Agustus 2023 dengan cara melakukan, misalnya, identifikasi dan pemetaan lokasi terdampak kekeringan, serta mengelompokkan daerah menjadi merah, kuning dan hijau.
Kemudian akan ada percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan, peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam, peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta pompanisasi.
“Kemudian, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, pengembangan pupuk organik terpusat, dan mandiri. Lalu dukungan pembiayaan KUR, dan asuransi pertanian,” kata Syahrul.
Dia mengingatkan tiap kejadian El Nino berpotensi menyebabkan kekeringan 560.000–870.000 hektare, sedangkan pada tahun normal hanya 200.000 hektare.
“El Nino juga berpotensi menyebabkan kebakaran lahan pertanian, gagal panen, dan meningkatkan intensitas hama tanaman pangan,” ujar Syahrul.
Badan Pangan Nasional ikut perkuat stok pangan
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) tengah diperkuat untuk menghadapi El Nino.
Saat ini penyelenggaraan CPP telah berjalan untuk 11 komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan.
“Sesuai Perpres 125 tentang penyelenggaraan CPP, terdapat 11 komoditas pangan strategis yang harus diamankan stok dan ketersediaannya. Namun, dalam pelaksanaannya, untuk beberapa komoditas kita pecah lebih spesifik, seperti bawang menjadi bawang merah dan putih, serta daging ruminansia menjadi daging sapi dan kerbau. Semakin detail, maka semakin baik penyelenggaraan CPP dilakukan,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/6).
Dalam penyelenggaraan stok CPP ini, Badan Pangan Nasional mengacu kepada simulasi dan rencana anggaran stok pangan nasional dalam periode satu tahun. Masing-masing komoditas telah dipetakan. Misalnya, untuk beras, telah ditunjuk BUMN Pangan yang menjadi pelaksana, dan telah ditentukan berapa kebutuhan nasional tahunannya. Kemudian, berapa persentase stok yang akan dialokasikan untuk CPP, berapa target stok CPP, biaya per kilogram serta total anggaran setahun dan per 3 bulan. Selanjutnya juga dipetakan siapa dan seperti apa sasaran pendistribusiannya.
"Optimalisasi BUMN Pangan dalam penyelenggaraan CPP bisa mendorong kinerja BUMN Pangan kita. Penyelenggaraan CPP juga efektif menjaga stabilisasi harga di tingkat petani/peternak karena memprioritaskan penyerapan hasil produksi lokal dengan harga baik dan wajar," ujarnya.
Ia menambahkan upaya ini juga berkontribusi menjaga inflasi di hilir karena ketersediaan CPP yang memadai dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali harga. Anggaran yang digunakan untuk CPP juga tidak habis pakai karena dikonversi menjadi stok pangan pemerintah.
