Indonesia Bakal Ekspor 200 Ribu Ton Jagung ke Vietnam Hingga Malaysia
Sepanjang 2022 produksi jagung telah mencukupi kebutuhan.
ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/rwa.Jakarta, FORTUNE - Indonesia akan mengekspor 200.000 ton jagung tahun ini. Hasil bumi itu akan dikirim ke sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi (10/1), mengatakan telah bertemu dengan para duta besar dari negara tujuan ekspor tersebut untuk membahas lebih dalam terkait proses ekspornya.
Dia mengatakan proses ekspor jagung rencananya akan dilakukan tahun ini. Saat ini, NFA masih melakukan berbagai persiapan ekspor, salah satunya dengan membangun dermaga kapal. Selain itu, lembaga ini juga tengah menyiapkan penyimpanan logistik.
Dalam catatan Kementerian Pertanian (Kementan), sepanjang 2022 produksi jagung paling tinggi pada Januari sebesar 2,3 juta ton dengan kadar air 27 persen (ka 27 persen) dan kadar air 14 persen sebesar 1,7 juta ton. Pada Februari, 4,7 juta ton (ka 27 persen) dan sebesar 3,4 juta ton (ka 14 persen).
Lalu pada Maret, produksi jagung 3,2 juta ton (ka 27 persen) dan 2,3 juta ton (ka 14 persen). Pada April produksi jagung 1,4 juta ton (ka 27 persen) dan 1,08 juta ton (ka 14 persen).
Selanjutnya pada Mei produksi jagung sebesar 1,9 juta ton (ka 27 persen) dan 1,4 juta ton (ka 14 persen). Juni produksi jagung 2 juta ton (ka 27 persen) dan 1,4 juta ton (ka 14 persen), Juli 1,4 juta ton (ka 27 persen) dan 1 juta ton (ka 14 persen), Agustus 1,2 juta ton (ka 27 persen) dan 893.100 (ka 14 persen), September produksi 1,3 juta ton (ka 27 persen) dan 989.639 ton (ka 14 persen), Oktober 1,1 juta ton (ka 27 persen) dan 866.107 ton (ka 14 persen), November 1,1 juta ton (ka 27 persen) dan 872.682 ton (ka 14 persen).
Sejak 2017 Indonesia sudah tidak mengimpor jagung untuk pakan, melainkan hanya untuk pangan dan minuman.
Jokowi rilis aturan terkait cadangan pangan
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah juga diminta untuk mengelola Lumbung Pangan Masyarakat atau LPM dengan mengalokasikan dana desa 20 persen. Selan itu, setiap daerah juga diminta untuk memiliki neraca pangan masing-masing mulai 2023.
"Dengan memiliki neraca pangan, kita akan tahu seberapa besar ketersediaan pangan wilayah, jumlah kebutuhan pangan yang harus dipenuhi, serta dari mana sumbernya, sehingga dapat ditentukan kebijakan pangan yang paling tepat untuk setiap wilayah,” ujar Arief yang dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (22/11).
Arief mengatakan neraca pangan wilayah tersebut disusun oleh Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Neraca pangan memuat 11 komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, daging ruminansia, daging unggas, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, dan ikan.
“Tim dari Badan Pangan Nasional siap untuk membantu baik dalam penyusunan metode maupun koordinasi dengan pihak terkait,” ujar Arief.
