Luhut Dapat Tugas, Bentuk Badan Urus Integrasi Transportasi Jabodebek
Ditargetkan dalam waktu sebulan lembaga ini terbentuk.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat membuka Halalbihalal Idulfitri 1444 H lingkup Kemenko Marves, Selasa (2/5). (Dok. Kemenko Marves)Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha milik negara (BUMN) bekerja sama mengintegrasikan moda transportasi publik di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebek).
Arahan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, sembari mengungkapkan tugas baru untuk membentuk organisasi yang bertanggung jawab atas integrasi transportasi publik di Jabodebek.
“Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodetabek, jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat. Jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi,” kata Luhut usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi yang disiarkan secara virtual, Rabu (27/09).
Luhut mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyelesaikan organisasi tersebut dalam waktu satu bulan. Nantinya, organisasi tersebut tidak akan dipimpin olehnya.
"Organisasinya yang memimpin orang lain dong, bukan saya. Saya hanya menyusun, menyiapkan saja," katanya.
Skema tiket terusan transportasi terintegrasi
Pengintegrasian tersebut, kata dia, juga akan mengatur pembelian tiket terusan atau tiket bulanan untuk pembayaran moda transportasi.
“Nanti (diatur) bagaimana orang bisa beli karcis terusan. Nanti karcis bulanan untuk satu angkutan. Misalnya dari Bogor, kemudian naik LRT, terus nanti mungkin yang campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya. Atau dari Bandung naik speed train ke Jakarta, langsung LRT, langsung nanti busway,” ujarnya.
Selain itu, Luhut mengatakan Presiden Jokowi juga memintanya untuk merumuskan skema subsidi untuk berbagai moda transportasi tersebut. Kebijakan tersebut, kata Luhut, bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik massal.
“Intinya, kita akan mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman, dengan tentu ongkos yang sangat memadai,” katanya.
Kerugian polusi udara bagi negara
Terlepas dari pegaturan transportasi, Luhut juga menyinggung masalah polusi udara di DKI Jakarta yang diklaim semakin buruk. Menurut dia, pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian bagi negara hingga ratusan triliun rupiah.
Salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah menyiapkan transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman bagi pengguna.
"Misalnya bus listrik. Kan harganya lebih mahal dari bus diesel. Ya kita kasih (subsidi) 15 tahun daripada 10 tahun masa pembayarannya, sehingga cost-nya turun," ujarnya.
