Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan bahwa ekspor Indonesia ke negara Uni Eropa berpotensi terdampak karena berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) pada Januari 2027. Pada saat yang sama, perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) belum mulai diimplementasikan.
Dradjad mengatakan bahwa nilai ekspor yang berpotensi terdampak senilai US$5,6 miliar. Sebagai konteks, GSP merupakan skema preferensi tarif Uni Eropa yang memberikan keringanan bea masuk untuk produk bagi negara penerima tertentu.
"Kalau IEU Cepa itu belum, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar US$5,6 miliar nilai ekspor yang ditopang GSP akan terkena, karena 44 persen ekspor kita itu mendapatkan fasilitas GSP," katanya di Jakarta, Rabu (18/11).
Oleh sebab itu, pemerintah juga mendorong percepatan implementasi kesepakatan dagang IEU Cepa. Pasalnya, perjanjian tersebut baru akan ditandatangani pada 21 November 2026 sementara implementasi baru akan dilakukan pada kuartal I 2027.
"Kita minta kepada pihak EU untuk bisa lebih cepat. Kita berharap bisa kita tangani segera dan kita berharap teman-teman di private sector untuk segera siap," kata Dradjad.
Menurut Dradjad, terdapat sejumlah komoditas yang akan terdampak dari berakhirnya fasilitas GSP, seperti kelapa sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, garmen, dan alas kaki.
Setelah berakhirnya GSP, produk Indonesia akan kembali dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN) sehingga akan meningkatkan biaya masuk (landed cost) di pasar Eropa. Menurutnya, eksportir harus menghadapi pilihan, yakni menanggung kenaikan biaya, menekan margin, atau meneruskan beban ke pembeli yang mana berpotensi mempengaruhi daya saing.
Dengan demikian, pemerintah meminta kepada eksportir untuk mempersiapkan diri. Sebab, Eropa juga kemungkinan akan meninjau kembali importir berdasarkan harga, volume pembelian, hingga sumber pemasok.
"Mereka mungkin bisa memilih pemasok lain. Jadi kita akan kehilangan pasar kalau kita tidak siap ya," kata Dradjad.
Sebagai konteks, Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1951 menghapus Indonesia dari daftar penerima GSP mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini ditetapkan karena Indonesia dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas selama tiga tahun berturut-turut.
Sementara itu, IEU CEPA berpotensi memberikan akses tarif preferensial bagi produk Indonesia yang memenuhi ketentuan.
Nantinya, sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan menikmati bea masuk 0 persen setelah perjanjian berlaku penuh. Sementara itu, 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam rentang 3 hingga 15 tahun. Sedangkan 1,2 persen pos tarif akan mengikuti tarif umum atau MFN.