BPS: Penduduk Miskin pada Maret 2022 Turun Jadi 26,16 Juta Jiwa

Jakarta, FORTUNE - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 berada di level 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa. Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan,angka kemiskinan tersebut turun 0,17 persen dibandingkan posisi September 2021.

"Sementara kalau dibandingkan Maret 2021, angka kemiskinan kita turun sebesar 0,6 persen pada Maret tahun ini," ujarnya dalam konferensi pers Jumat (15/7).

Margo menuturkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi domestik pada kuartal pertama tahun ini. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Januari-Maret tumbuh 5,01 persen year on year (yoy), tak jauh berebeda dengan pertumbuhan kuartal IV 2021 yang mencapai 5,02 persen yoy.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan level sebelum pandemi, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat masih tinggi. Pada Maret, 2019 misalnya, tingkat kemiskinan berada pada level 9,41 persen.Sementara pada September tahun yang sama berada di level 9,22 persen.

"Kita bisa melihat bahwa dengan pemulihan ekonomi yang terjadi di triwulan I itu juga berpengaruh pada penurunan kemiskinan 2022. Sejalan, ekonomi membaik, kemiskinan juga mengalami penurunan. Tapi kalau kita perhatikan, tingkat kemiskinan saat Maret 2022, kalau dibandingkan sebelum pandemi masih lebih tinggi," ucapnya.

Kemudian, jika dilihat secara wilayahnya, konsentrasi penduduk miskin Indonesia masih berada di Pulau Jawa, yakni sebesar 52,96 persen. "Jadi 50 persen lebih orang miskin ada di Jawa. Dilihat jumlah orang miskinnya oitu 13,85 juta orang," terang Margo.Di luar Jawa, jumlah masyarakat miskin terbanyak kedua berada di Sumatera dengan 5,74 juta orang 21,93 persen. "Kemudian di Kalimantan itu kurang lebih 3,7 persen, kemudian 7-7,5 persen di Sulawesi, Maluku dan Papua 5,78 persen dan Bali-Nusa Tenggara 7,91 persen. Ini adalah distribusi kemiskinan di Indonesia pada Maret 2022," imbuhnya.

Sebagai catatan, angka kemiskinan Indonesia dihitung melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada periode Maret dan September.

Selain pertumbuhan ekonomi, jelas Margo, kondisi sosial ekonomi tersebut terpengaruh antara lain oleh pemberian bantuan sosial oleh pemerintah dan perkembangan harga-harga.

Dalam hal perkembangan harga, Margo mengatakan bahwa sejumlah komoditas yang banyak dikonsimsi masyarakat miskin mengalami peningkatan pada Maret lalu. Hal ini turut mengerek garis kemiskinan pada Maret 2022 menjadi sebesar Rp505.469 per kapita per bulan, naik 3,97 persen dibandingkan September 2021.

"Kalau dilihat, komposisi garis kemiskinan itu 74,08 persen berasal dari bahan makanan, dan dari bukan makanan hanya menyumbang 25,92 persen," terangnya.

Adapun untuk komoditas pangan, kenaikan harga terjadi pada telur ayam ras, minyak goren curah, daging ayam ras, serta bawang putih. Sementara komoditas non pangan, kenaikan harga terjadi pada LPG 3 kg yakni dari Rp19 ribu pada September 2021 menjadi Rp20,5 ribu pada Maret 2022.

"Sewa rumah tidak ada peningkatan, flat dari September ke Maret. Kemudian BBM juga, karena itu harga diatur pemerintah, belum ada kenaikan di Maret, kemudian kontrak rumah tidak terlalu berpengaruh," terangnya.

Berdasarkan spasial, lanjut Margo, masih ada disparitas tinggi antara kemiskinan di pedesaan dan perkotaan. Tecatat, kemesikinan pedesaan mencapai 12,29 persen sementara perkotaan 7,50 persen pada Maret 2022.

Meski demikian percepatan penurunan kemiskinan di pedesaan lebih cepat dibanding perkotaan. Hal ini, menurut Margo, menunjukan upaya pemerintah dalam membangun desa terus membaik dari waktu ke waktu. 

Terakhir, tutur Margo, indeks kedalam kemiskinan, yang digunakan untuk melihat berapa jarak tingkat kemiskinan dari garis kemiskinan, juga tercatat mengalami perbaikan.  Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan September 2021 yang 1,668 persen, di Maret 2022 ini 1,586 persen," pungkasnya.