Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Dorong Belanja Pemerintah
Jokowi sampaikan tantangan ekonomi yang makin tak mudah.
Presiden Jokowi saat sampaikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (9/5). (dok.Setkab)Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kembali pentingnya menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah memaksimalkan belanja negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah.
Hal tersebut ia sampaikan saat berbicara dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, Kamis (23/6).
"Kita tahu di pusat ada Rp526 triliun, di daerah ada Rp535 triliun plus kemudian di BUMN Rp420 triliun. Jumlah yang tidak sedikit yang jika dibelanjakan untuk barang produksi dalam negeri selalu, saya sampaikan berulang-ulang, akan memberikan dampak yang signifikan," ujarnya.
Menurut Kepala Negara, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia dihadapkan oleh tantangan yang semakin sulit. Kondisi ekonomi dunia yang belum pulih dari dampak dari akibat pandemi Covid-19 masih harus dihadapkan pada meningkatnya tensi geopolitik akibat perang di Ukraina.
Hal ini membuat supply chain global terganggu dan membawa dampak negatif berupa peningkatan inflasi serta ancaman krisis pangan di seluruh negara.
"Situasi ini harus menjadi pemahaman kita bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, perasaan yang sama. Menyua respons dan kebijakan yang tepat di semua tataran lembaga negara, di seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah," ujarnya.
Selain memaksimalkan belanja negara, Jokowi juga mengingatkan pentingnya seluruh pihak untuk bekerja keras menciptakan nilai tambah ekonomi dengan hilirisasi industri mulai dari sektor tambang sampai sektor pangan, dengan "memulai industri pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi."
Tindak lanjut rekomendasi BPK
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan performa keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Salah satunya dengan terus melaksanakan program dengan memperhatikan tata kelola yang baik sehingga meningkat efektivitas mitigasi risiko sekaligus mencapai efektivitas target dan sasaran program.
"Alhamdulillah tahun 2021 sudah disampaikan ketua BPK bahwa BPK memberikan opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan atas LKPP. WTP ini merupakan laporan yang baik di tahun yang sangat berat di 2021. Dan hasil laporan ini akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan," katanya.
Terkait dengan rekomendasi yang diberikan BPK, lanjut Jokowi, pemerintah juga berkomitmen untuk menindaklanjutinya terutama yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kewajaran penyajian LKPP 2021.
"Sehingga ke depannya dengan perbaikan tata kelola keuangan negara akan semakin lebih baik lagi," tandasnya.
Hemat Jokowi, predikat Wajar Tanpa Pengecu (WTP) yang diberikan BPK atas LKPP 2021 bukanlah tujuan akhir. Sebab tujuan utamanya adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola dan memanfaatkan APBN secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat merasakan manfaatnya.
"Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri kepala lembaga maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi pemeriksaan BPK," katanya.
