NEWS

Kemenperin Upayakan Pengadaan Barang Pemerintah Tersertifikasi 'Hijau'

Kemenperin juga siapkan usulan insentif industri hijau.

Kemenperin Upayakan Pengadaan Barang Pemerintah Tersertifikasi 'Hijau'Ilustrasi keuangan hijau. (Pixabay/Orlandow)
11 May 2022
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah mengupayakan pengadaan barang dengan memprioritaskan produk dengan Standar Industri Hijau (SIH). Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi mengatakan hal tersebut dilakukan dengan cara menambah produk bersertifikasi industri hijau dalam e-katalog.

"Kami upayakan untuk peningkatan praktik Green Public Procurement (GPP) dan Fasilitasi Green Product lainnya dengan target menambah produk bersertifikasi industri hijau dalam e-katalog produk ramah lingkungan," ujarnya dalam Green Economy Indonesia Summit 2022, Rabu (11/5).

Dengan cara tersebut, lanjut Doddy, harapannya produk tersertifikasi Standar Industri Hijau akan mendominasi dan mendapatkan prioritas dalam pengadaan barang pemerintah. Hal tersebut juga menjadi salah satu strategi Kemenperin dalam memperkuat Program Industri Hijau yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk itu akan dilakukan penambahan Standar Industri Hijau baru dan revisi sesuai kebutuhan dunia industri serta pendampingan Intensif dalam rangka sertifikasi Industri Hijau.

Siapkan Insentif

Ada pula sejumlah upaya berupa dibayarkannya sertifikasi Industri Hijau oleh pemerintah, dijalankannya menjalankan Green Industry Transition Accelerator (GITA), serta harmonisasi kebijakan tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), transisi energi, pengadaan karbon, batas atas emisi, harga energi baru terbarukan (EBT), dan Electric Vehicle (EV).

"Kami juga akan mengupayakan untuk mensubtitusi bahan impor dengan bahan ramah lingkungan hasil industri daur ulang dan pengembangan Jasa Industri Hijau di Balai di bawah Kemenperin," kata Doddy.

Meski demikian, Kemenperin juga akan terus menyiapkan usulan kebijakan berupa fiskal dan nonfiskal bagi dunia usaha yang punya komitmen mendukung penguatan industri hijau.

"Saya meyakini melalui pendekatan yang rasional, kolaboratif, sistematik dan terencana, serta kesadaran tanggungjawab yang tinggi, tantangan pembangunan industri di masa kini dan masa depan akan senantiasa ada jawabannya," tandasnya.

Related Topics