Kendalikan Inflasi, Menkeu Sebut Gangguan Rantai Pasok Akan Diatasi

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan berfokus pada pengendalian inflasi pada 2023 terutama dari dalam negeri. Salah satu upayanya adalah membenahi jalur distribusi yang berpotensi membuat harga-harga barang dan pangan menjadi lebih mahal.

Ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta gubernur dan walikota agar menelusuri penyebab tekanan harga komoditas, terutama pangan.“Kita akan merespons inflasi yang terutama berasal dari gangguan pasokan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Bloomberg Recovery and Resilience, Senin (9/12).

Menurut sang Bendahara Negara, tingginya harga komoditas energi seperti BBM juga membayangi kenaikan inflasi  tahun depan. Sebelumnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar rata-rata 30 persen yang dilakukan pemerintah telah menambah bobot penekan katrol inflasi, terutama pada komponen harga diatur pemerintah atau administered price.

Karena itu, pemerintah akhirnya memberi tambahan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah yaitu menjaga momentum pemulihan melalui terjaganya daya beli masyarakat, namun anggaran tetap aman, kredibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

Bahkan, melalui penambahan bansos ini pemerintah telah menjalankan tiga tujuan sekaligus yaitu melindungi rakyat, mempertahankan pemulihan ekonomi, sekaligus menghemat dan menciptakan keberlanjutan serta kredibilitas APBN.

Untuk menentukan kebijakan selanjutnya, pemerintah akan terlebih dahulu melihat faktor penyebab tekanan harga BBM pada 2023. “Jadi, kita coba pastikan dulu. Kalau isunya dari sisi supply, ya kita akan bahas dari sisi supply,” ujarnya.

Harga minyak di tingkat global sendiri tahun depan diperkirakan masih akan fluktuatif, meski saat ini sudah mulai ada penurunan. “Sekarang kita melihat harga minyak sedikit menurun, tetapi kita tidak yakin kapan ini akan naik atau apakah akan turun dan terus turun lagi,” jelasnya.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia akan turut menetapkan kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi serta stabilitas rupiah mengingat saat ini Indonesia dan banyak negara sedang menghadapi apresiasi dolar.

Sri Mulyani mengatakan depresiasi rupiah sekitar 4,5 persen tahun ini masih relatif moderat dibandingkan banyak negara lain seiring kinerja neraca pembayaran yang cukup baik. “Neraca perdagangan mengalami surplus selama 27 bulan,” ujar Sri Mulyani.

Meski Indonesia memiliki lebih banyak ketahanan dari sisi eksternal, kata dia, namun situasi global tidak akan mudah dan menjadi jauh lebih rumit dengan potensi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve.

“Ini akan diikuti oleh potensi resesi dan juga harga energi tetap sangat fluktuatif karena geopolitik," katanya.