Comscore Tracker
NEWS

Pemerintah Bersiap Naikkan Tarif Listrik, LPG 3 kg hingga Pertalite

Kenaikan tarif listrik telah tertunda sejak tahun lalu.

Pemerintah Bersiap Naikkan Tarif Listrik, LPG 3 kg hingga PertaliteANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap bahwa pemerintah siap untuk menaikkan tarif listrik dalam waktu dekat. 

Kebijakan tersebut menurutnya merupakan upaya menghemat kompensasi yang harus dikeluarkan pemerintah ke PLN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam jangka pendek rencana penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi Rp7-Rp16 triliun," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4).

Sebagai informasi, sejak 2017 pemerintah menunda kenaikan tarif dengan dalih rendahnya daya beli masyarakat. Kebijakan itu membuat pemerintah harus memberikan kompensasi kepada PLN tiap tahun yang besarannya dihitung berdasarkan selisih Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik dengan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi.

Sementara itu, pemerintah terus mendorong agar PLN melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan meningkatkan penjualan tenaga listrik tanpa mengurangi kualitas pelayanan penyediaan tenaga listrik yang sudah berjalan cepat.

Dalam memenuhi ketersediaan pasokan listrik kepada masyarakat, pemerintah mengedepankan prinsip kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan dan keadilan di tengah percepatan target transisi energi termasuk rencana pensiun dini PLTU.

Pertalite dan LPG 3 Kg juga naik

Selain menaikkan listrik, penghematan juga akan dilakukan dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang selama ini disubsidi pemerintah.

Pasalnya, kenaikan harga minyak mentah dunia membuat BBM RON 92 itu jauh di bawah harga keekonomian, sehingga pemerintah perlu menambal selisih harga produksi dengan harga jual agar PT Pertamina (Persero) tak merugi.

Di sisi lain, kenaikan juga dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi BBM yang selama ini diimpor dalam jumlah besar dan turut membebani neraca perdagangan.

"Penyesuaian harga BBM non subsidi sesuai keekonomian yang pasarnya untuk kalangan menengah ke atas, penyesuaian harga pertalite, minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti," kata Arifin.

Kendati demikian, dalam jangka pendek, pemerintah akan memastikan stok B selama Ramadan dan Lebaran tersedia bagi masyarakat. "Kami lakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU," ucapnya.

Terakhir, kata Arifin, penyesuaian harga juga akan dilakukan terhadap LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah. “Penyesuaian harga jual eceran untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi serta percepatan program biogas,” katanya.

Related Articles