Ilustrasi : Nestle (Shutterstock)Jakarta, FORTUNE - PT Nestlé Indonesia buka suara mengenai keputusan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan pabriknya di Kejayan, Jawa Timur. Kasus tersebut sebelumnya jadi sorotan setelah aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Israel meruak di media sosial.
Dalam keterangan resminya, Nestlé menjelaskan bahwa PHK dilakukan sebagai bentuk penyesuaian bisnis agar menjadi lebih tangkas dan efisien. Dengan begitu, manajemen berharap bisa meraih peluang bertumbuh dalam jangka waktu panjang ke depannya.
Manajemen Nestle juga menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir perusahaan telah menghadapi berbagai tantangan signifikan di pasar, "yang berdampak pada volume produksi pabrik kami di berbagai kategori produk."
"Untuk menghadapi dinamika tersebut, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan tuntutan pasar, serta mendesain kembali organisasi kami untuk menjawab perubahan dengan lebih efektif sembari tetap berpegang pada komitmen kami untuk menjaga kelangsungan bisnis dan keberlanjutan operasional," jelas manajemen dikutip Kamis (16/11).
SNKB sebut PHK berdampak ke 126 anggota
Sebelumnya, Serikat Buruh Nestlé Indonesia Kejayan (SBNIK) mengtakan PHK dilakukan secara mendadak terhadap 126 karyawan. Hal itu baru pertama kali terjadi sejak pabrik Kejayan berdiri selama 35 tahun.
“Hal ini berdampak kepada anggota SBNIK. Sejumlah 126 orang anggota diberikan Surat Pembebastugasan dari kewajiban bekerja setelah pengusaha melakukan Townhall Business Update pada tanggal 31 Oktober 2023,” tulis SBNIK dalam keterangan resminya.
SBNIK juga menyayangkan keputusan tersebut karena dinilai bertentangan dengan asas pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
“Seharusnya jauh-jauh hari sebelum adanya efisiensi untuk dilakukan dialog yang konstruktif sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum dilakukannya efisiensi untuk dibicarakan dengan Serikat Buruh, sebagaimana yang telah disampaikan SBNIK dalam proposal Perjanjian Kerja Bersama dan National Framework Agreement yang pernah dibahas sebelumnya,“ demikian SBNIK
Pun demikian, SBNIK menyatakan serikat buruh menghormati adanya program efisiensi jika tak dapat dihindarkan. Namun, diharapkan keputusan efisiensi yang berujung PHK bisa dilakukan secara sukarela, bukan wajib ataupun paksaan.
“SBNIK hanya ingin memastikan anggotanya diperlakukan adil dan diberikan semua kesempatan,” demikian SBNIK.
