RI Butuh Rp5.100 Triliun untuk Capai Target Penurunan Emisi

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan  dana US$365 miliar atau sekitar Rp5.163 triliun untuk mengatasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbondioksida (CO2e).

Perkiraan tersebut dihitung berdasar atas target penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2016. “Kami menghitung berapa biaya yang harus kami keluarkan untuk mengurangi emisi CO2 sebagai bagian dari Perjanjian Paris,” ujarnya dalam Sustainable Future Forum di Jakarta, Selasa (19/10). Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen NDC pada 2016.

Berdasarkan dokumen NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030. Angka itu setara dengan penurunan emisi karbon sebesar 834 juta ton CO2e dengan upaya sendiri dan 1.081 juta ton CO2e dengan bantuan internasional.

“Untuk pengurangan 29 persen membutuhkan pembiayaan US$365 miliar, untuk memenuhi janji itu. Untuk 41 persen termasuk bahkan lebih dan US$479 miliar untuk mewujudkan komitmen itu,” ujar Sri Mulyani.

Dia juga menuturkan hal ini membuat Indonesia membutuhkan banyak pendanaan atau investasi sehingga pemerintah melibatkan sektor swasta. Lantaran itu, ia mengatakan perlu kebijakan dan akses teknologi agar terwujud berbagai inovasi seperti penerbitan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond.

Selain itu pemerintah juga membuat blended finance agar dapat membuat platform untuk filantropi, sektor swasta dan lembaga multilateral supaya mereka bisa berpartisipasi dalam pembiayaan ini. Lalu, Sri Mulyani memastikan Indonesia bekerja erat dengan forum G20 serta The Coalition of Finance Ministers for Climate Action untuk menentukan arah kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim ke depan.

“Ini forum yang sangat penting bagi kami untuk tidak hanya membahas bagaimana kami membiayai komitmen ke rantai swasta, tetapi untuk mengkatalisasi pembiayaan untuk sektor swasta,” kata Sri Mulyani.

Taksiran dana yang dibutuhkan untuk memenuhi target pengurangan emisi dengan usaha sendiri itu jauh lebih besar dari yang pernah disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. Menurutnya, untuk memenuhi komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon hingga 29 persen pada 2030, dana investasi yang dibutuhkan maksimal mencapai Rp3.500 triliun . 

Namun, dari total kebutuhan itu, pemerintah melalui APBN hanya bisa memenuhi kurang dari 40 persen. Sisanya bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha, atau melalui proyek swasta murni.

"Dari APBN hanya kurang dari 40 persen, makanya sudah jelas ini tidak mungkin APBN saja. Ini harus melibatkan kalau dari sisi pemerintah ada Pemda, swasta lalu kemudian dukungan internasional," ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2021.

Dari sisi pemerintah sendiri, kata Febrio, insentif pajak telah banyak ditebar untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari tax holiday, tax allowance dan sebagainya. Sementara dalam konteks pembiayaan, salah satu inisiatif yang telah dimulai adalah penerbitan green sukuk. 

"Ini belum banyak negara yang menerbitkan instrumen keuangan green. Baru indonesia yang menerbitkan dan ini direspons oleh pasar global. Artinya kalau Indonesia punya roadmap yang baik, dan kita sudah lihat misalnya pembiayaan APBN kita tagging untuk climate change, pasar internasional merespons ini," ungkapnya.