Comscore Tracker
NEWS

Sri Mulyani Cemaskan Rendahnya Kualitas Serapan Anggaran Pendidikan

Lonjakan subsidi ikut merek pagu anggaran pendidikan.

Sri Mulyani Cemaskan Rendahnya Kualitas Serapan Anggaran PendidikanSri Mulyani, Menteri Keuangan RI. (Flickr)

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan anggaran subsidi energi membuat belanja negara dalam postur APBN 2022 membengkak hingga lebih dari Rp3 ribu triliun. Imbasnya, pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran pendidikan agar dapat memenuhi mandat konstitusi yakni sebesar 20 persen dari APBN. 

"Anda bisa bayangkan, jadi Menkeu waktu kita ngurusin untuk subsidi, sekalian saya harus memenuhi mandat. So, suddenly anggaran pendidikan akan naik," ujarnya dalam peluncuran program Merdeka Belajar Episode 21: Dana Abadi Perguruan Tinggi, Senin (27/6).

Bendahara Negara menuturkan, harga minyak mentah sudah berada di posisi US$120 per barel atau jauh di atas asumsi makro APBN 2022 yang sebesar US$64 per barel. Dus, tambahan subsidi dan kompensasi untuk Pertamina sebagai produsen dua produk BBM dan PLN selaku produsen listrik juga melonjak.

Penambahan subsidi dan kompensasi tersebut digunakan untuk mengganti kerugian Pertamina akibat penugasan menjual Pertalite dan Pertamax di bawah harga keekonomian. Sementara kepada PLN, digunakan untuk menutup selisih biaya pokok pembangkitan dengan tarif listrik pelanggan golongan bawah yang tidak dinaikkan pemerintah.

"Berapa jumlah subsidi yang harus kita tambahkan? Rp380 triliun on top of Rp154 triliun. Jadi subsidi yang bapak-ibu sekalian nikmati dalam bentuk listrik, even ke sini naik mobil pakai Pertamax, Pertamax itu masih jauh di bawah harga (sebenarnya). You actually enjoy the subsidi. Ini menyebabkan postur APBN kita naik dari Rp2.750 triliun menjadi kemungkinan di atas Rp3000 triliun," jelasnya.

Dana Abadi Perguruan Tinggi

Meski demikian, kata Sri Mulyani, kekhwatiran pemerintah sebenarnya bukan soal berapa besar penambahan anggaran ke sektor pendidikan. Melainkan potensi rendahnya kualitas penyerapan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

"Saya yakin kualitas belanjanya pasti tidak karu-karuan karena you are not expecting itu, dan mungkin enggak ready meskipun sudah punya perencanaan: 'oh, kalau punya anggaran sekian harusnya saya bisa melakukan ini, ini, ini,'" jelas Sri Mulyani.

Ia mencontohkan, misalnya, serapan anggaran Kemendikbudristek untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih kurang optimal. Padahal beberapa waktu lalu, Kemendikbudristek baru saja meluncurkan platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLah.

"Ada beberapa feedback-nya saya juga sampaikan kepada mas Nadiem. Ada feedback tolong klarifikasi, benar atau enggak. BOS yang sekarang ini. Juga karena kemarin saya lihat growth-nya drop 32 persen. Saya concern, ini sekolah-sekolah beroperasi apa enggak kenapa transfer untuk growth-nya turun ternyata masih ada yang saldonya belum matching," jelasnya.

Karena itu lah, pemerintah memutuskan untuk membuat dana abadi pendidikan dengan berbagai macam jenis dan peruntukan. Salah satunya dana abadi pendidikan tinggi yang diluncurkan Kemendikbudristek. Dengan dana abadi pendidikan tersebut, pemerintah bisa mengalokasikan sebagai tambahan dana untuk diinvestasikan dan menghindari serapan langsung yang berpotensi kurang berkualitas.

"Makannya waktu itu kita memutuskan membuat dana abadi pendidikan. Karena saat anggaran pendidikan tiba-tiba naik dan APBN tinggal 6 bulan dijalankan, kalau saya gelontorkan bapak-bapak sekalian bayangkan kalau saya tambahkan Rp30 triliun lah bapak-bapak ini sudah mulai pusing," jelasnya.

Sri Mulyani juga menuturkan bahwa sebagian alokasi dana tambahan akan ia pastikan masuk ke pagu Kemendikbudristek di tahun ini. Hanya saja, saat ini pemerintah masih harus membahasnya terlebih dahulu dengan Badan Anggaran DPR.

"Mas Nadiem (Mendikbudristek) tadi berbisik, Bu kalau anggaran naik karena subsidi naik, dan kalau kemudian harus dijadikan dana abadi, sebagian harus masuk dana abadi perguruan tinggi, jadi yang Rp7 triliun kemungkinan tidak sampai tahun depan untuk nambah. Kemungkinan kita akan coba," jelasnya.

Related Articles