Sri Mulyani Sebut 84 Ribu Desa/Kelurahan Belum Terkoneksi Internet

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat 84 ribu desa/kelurahan, 10 ribu puskesmas dan lebih dari 250 sekolah yang masih belum terkoneksi internet di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendorong proses digitalisasi layanan pemerintah ke masyarakat.

"Kita punya 84 ribu desa dan kelurahan. Kita punya 250 lebih sekolah, kita punya lebih dari 10 ribu lebih puskesmas dan itu semuanya belum terkoneksi. Jadi kalau kita mau bicara government to people, untuk bisa menjangkau masyarakat kita perlu menuju ke sana (perbaikan infrastruktur)," ujarnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Senin (11/7).

Oleh sebab itu, selama pandemi Covid-19, pemerintah tak memotong anggaran pembangunan infrastruktur digital yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Bahkan dalam tiga tahun terakhir, jumlahnya justru terus bertambah kendati kementerian/lembaga lain mengalami pemangkasan imbas refocusing anggaran. Dengan infrastruktur yang mendukung, ia yakin digitalisasi masyarakat, ekonomi dan layanan pemerintah dapat tumbuh lebih baik.

"Jadi sejak 2020 saat pandemi di mana semua Kementrian/lembaga anggarannya dipotong, yang tidak dipotong hanya 2, Pak Johnny Platte dan Kementerian Kesehatan. Bahkan bukannya enggak dipotong tapi di tambah. Sehingga sejak 2020-2022 anggarannya itu naik dari Rp20 triliun, Rp26 triliun, Rp27 triliun," tuturnya.

Kini, sebut Sri Mulyani, ada beberapa layanan pemerintah juga telah berhasil dijalankan dengan sistem digital. Di Kementerian Kesehatan, misalnya, transfer anggaran ke puskesmas dapat dilakukan secara online."Transfer anggaran pemerintah ke biaya kesehatan itu diharapkan bisa by puskesmas, by address, by account number," imbuhnya.

Ada pula di sektor pendidikan, di mana penyaluran biaya belanja operasional sekolah yang dapat dilakukan melalui aplikasi Sekolah Aman Berbelanja atau SIP Lah.

"Sekolah itu sudah melakukan biaya operasi sekolah BOS itu sudah by school name, by school address, by school number. Bahkan sudah ada layanan pembelian. Jadi kalau kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya," tuturnya.

Menurut Bendahara Negara, kebijakan digitalisasi juga telah berhasil menurunkan biaya operasi di samping juga meningkatkan latensi internet di Indonesia.

"Kami melihat transformasi itu dari pengelolaan anggarannya, biaya modal untuk zoom dan konektivitas menjadi naik dan saya harap itu one off, sesudahnya biaya meeting, pertemuan, perjalanan dinas, tidak terlalu tinggi," jelasnya.

Karena itu, ke depan pemerintah berencana membuat platform yang menggabungkan dan mensimplifikasi data yang dimiliki pemerintah ke dalam suatu platform. Pasalnya, hingga kini ada 24 ribu aplikasi yang tersebar di sejumlah kementerian/lembaga (k/l).

"Kami akan membuat data, menurunkan biaya operasi dari pemerintah, dan mengintegrasikan koneksi maupun pembuatan aplikasi, sehingga bisa menjadi lebih terkoordinasi," tutup

Meski demikian, ia juga menyoroti kerentanan situs-situs dan layanan digital pemerintah yang rentan terhadap serangan siber. "Serangan hacker ke situs web pemerintah itu sangat-sangat sering," tutupnya.