Comscore Tracker
NEWS

Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2023 antara 2,61-2,9 Persen PDB

Rasio utang diharapkan tetap terjaga dalam batas aman.

Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2023 antara 2,61-2,9 Persen PDBANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan defisit APBN tahun depan akan turun ke level antara 2,61 persen sampai 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan tersebut sejalan dengan langkah konsolidasi fiskal 2023 sekaligus merupakan amanat Undang-undang nomor 2 tahun 2022.

“Defisit diarahkan kembali di bawah 3 persen antara 2,61 persen sampai 2,90 persen dari PDB,” ujarnya Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2023, Jumat (20/5).

Menurut Bendahara Negara, penurunan defisit ke bawah 3 persen dapat tercapai seiring dengan meningkatnya pendapatan negara. Pada RAPBN 2023, pemerintah mematok pendapatan bisa naik di kisaran 11,19 persen sampai 11,70 persen dari PDB.

Kemudian, untuk belanja negara, pemerintah menargetkan rasionya terhadap PDB di kisaran 13,8 persen sampai 14,6 persen, sedangkan keseimbangan primer ditargetkan mulai bergerak menuju positif di kisaran minus 0,46 persen sampai 0,65 minus dari PDB.

"Untuk rasio utang akan tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai 42,42 persen dari PDB," tuturnya.

Rasio utang dalam batas aman

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.

Kebijakan pembiayaan investasi pun akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran BUMN, Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan UMi (Ultra Mikro).

Pemerintah juga terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) termasuk penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.

“Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal maka diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif mendukung pemulihan ekonomi namun tetap sustainable,” pungkasnya.

Related Articles