Jakarta, FORTUNE — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), belum mengambil langkah konkret terkait rencana pengadaan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
Menurutnya, ia masih berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terkait perkembangan rencana tersebut.
“Saya harus bicara dulu dengan Menteri Perhubungan, saya belum bisa berkomentar terlalu jauh,” katanya, usai memberikan keynote speech dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Rabu (7/10).
Meski belum memberikan keputusan terkait rencana impor, AHY menilai pengembangan sistem perkeretaapian merupakan bagian penting dari pembangunan transportasi nasional. Agenda tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalur, tetapi juga pemenuhan kebutuhan sarana atau rolling stock.
Indonesia saat ini memiliki sekitar 7.000 kilometer jalur kereta api aktif. Jaringan tersebut masih perlu diperluas melalui pengaktifan kembali jalur yang sebelumnya tidak beroperasi maupun pembangunan lintasan baru.
“Sekarang kita punya kurang lebih 7.000 kilometer jalur kereta api yang aktif. Itu masih harus kita reaktivasi, kemudian membangun jalur-jalur baru,” ujarnya.
Pengembangan jaringan kereta api juga dibutuhkan untuk mendukung mobilitas barang. Pemerintah melihat masih terdapat peluang memperluas jaringan angkutan kereta untuk kebutuhan logistik dan distribusi komoditas di berbagai daerah, termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Di sisi angkutan penumpang, kebutuhan armada juga terus berkembang seiring meningkatnya permintaan transportasi massal. Karena itu, pemerintah membutuhkan tambahan trainset dengan kapasitas yang sesuai sekaligus mempertimbangkan pengembangan teknologi perkeretaapian dalam negeri.
AHY mengatakan, pemerintah terbuka dengan kerja sama dengan Jepang maupun negara lainnya terkait pengembangan sektor perkeretaapian. Namun, kerja sama tersebut menurutnya perlu berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan industri nasional.
“Kerja sama dengan negara-negara lain, termasuk Jepang, tentu sesuatu yang normal. Tetapi industri kereta api nasional juga harus terus tumbuh dan semakin mandiri,” ujar AHY.
Namun, kerja sama internasional tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pengadaan sarana. Transfer teknologi dan pengembangan kemampuan produksi dalam negeri juga diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas
"Yang paling penting semangatnya bagaimana industri perkeretaapian nasional juga berkembang. Ada transfer of technology yang kemudian kita kembangkan sendiri menjadi inovasi domestik yang dibutuhkan untuk ke depan," katanya.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, sebelumnya mengatakan Kementerian Perhubungan belum menerima usulan resmi dari KAI. Ia juga menyebut aturan impor berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga menyatakan pengadaan KRL bekas termasuk kategori impor yang diatur dan membutuhkan rekomendasi dari kementerian teknis sebelum dapat diproses lebih lanjut.
Rencana impor KRL bekas Jepang sebelumnya diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan armada.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengusulkan 23 trainset, yang terdiri atas tujuh rangkaian dengan konfigurasi 12 kereta atau SF12 dan 16 rangkaian dengan konfigurasi delapan kereta atau SF8.
Pengadaan tersebut diperlukan karena sebagian armada KRL yang beroperasi telah berusia lebih dari 40 tahun. Kereta bekas dipilih sebagai solusi transisi karena waktu pengadaannya dinilai lebih singkat dibandingkan pembelian kereta baru.
KAI memperkirakan kereta bekas dapat didatangkan sekitar satu hingga dua bulan setelah mendapatkan persetujuan, sementara pengadaan kereta baru dapat membutuhkan waktu satu hingga dua tahun.
Komisi VI DPR telah menyetujui rencana impor tersebut dengan catatan pengadaan tetap memperhatikan penguatan industri perkeretaapian domestik. DPR juga meminta KAI memperkuat sinergi dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, termasuk meningkatkan kapasitas, kualitas, teknologi, dan daya saing industri nasional.