Indonesia Kirim Tim Teknis Lanjutkan Proyek Jet Tempur KF-21
Pemerintah Indonesia mengirim tim teknis dan engineering untuk menyelesaikan isu yang tertunda.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Lee Jae Myung menghasilkan komitmen baru.
Setelah sempat terhenti sejak 2019, kontribusi Indonesia direvisi menjadi sekitar 600 miliar won pada 2025.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia memastikan kelanjutan proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae atau KFX/IFX dengan Korea Selatan. Langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah pengiriman tim teknis dan engineering guna menyelesaikan berbagai isu yang masih tertunda.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di Cheong Wa Dae (Blue House), Korea Selatan, Rabu (1/4).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pada siaran pers virtual (2/4) bahwa proyek jet tempur KF-21/IFX menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan kedua negara.
Pengiriman tim ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai kendala teknis, termasuk terkait spesifikasi pesawat yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam proyek tersebut. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pembaruan skema pembayaran proyek.
Proyek KF-21 sendiri bukan kerja sama baru. Program ini telah dirintis sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan pada masa Joko Widodo, dan kini kembali dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto.
Dari warta Korea JoongAng Daily terungkap paket awal kerja sama mencakup rencana pengadaan 16 unit jet tempur KF-21. Kedua negara menargetkan penandatanganan resmi pada paruh pertama tahun ini setelah seluruh detail kesepakatan dirampungkan.
KF-21 Boramae merupakan jet tempur generasi 4.5 yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries bersama Agency for Defense Development. Program ini menjadi bagian dari ambisi Korea Selatan dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan di tengah dominasi produsen jet tempur global.
Meski demikian, perjalanan Indonesia dalam proyek ini tidak selalu mulus. Sejak 2019, pembayaran kontribusi Indonesia sempat terhenti. Padahal, dalam kesepakatan awal, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan diwajibkan menyetor sekitar 1,6 triliun won.
Perkembangan positif baru muncul pada Agustus 2024 ketika Defense Acquisition Program Administration menyetujui revisi kontribusi Indonesia. Nilai komitmen diturunkan menjadi sekitar 600 miliar won pada 2025, disertai penyesuaian skema transfer teknologi.
