Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Pimpin Presidensi 2026

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan hasil mekanisme rotasi kepemimpinan antar kelompok kawasan. Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati Indonesia sebagai calon melalui pemilihan di tingkat kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.

Keputusan tersebut kemudian dikukuhkan secara formal dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa. Proses ini menandai puncak dari upaya diplomasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan diplomatik RI di luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa berperan sebagai garda terdepan, dengan dukungan PTRI New York serta perwakilan RI lainnya. Pendekatan diplomatik juga dilakukan secara aktif kepada perwakilan negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026. Tugas ini mencakup pengelolaan jalannya pertemuan, fasilitasi dialog antarnegara anggota, serta memastikan pembahasan isu hak asasi manusia berlangsung sesuai dengan agenda tahunan Dewan.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa presidensi Indonesia akan dijalankan secara imparsial, objektif, dan transparan. Fokus kepemimpinan diarahkan pada pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan dalam sistem multilateral.

Tema presidensi yang diusung Indonesia adalah “A Presidency for All”. Tema ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan HAM PBB, serta menjaga kredibilitas lembaga tersebut dalam arsitektur tata kelola global.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Penunjukan ini sejalan dengan peran Indonesia sebagai negara pemegang presidensi.

Sidharto Reza Suryodipuro memiliki rekam jejak panjang di bidang diplomasi. Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa sejak Agustus 2025, ia pernah mengemban posisi strategis sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri RI pada periode 2020–2025.

Ia juga pernah bertugas sebagai Duta Besar RI untuk India dan Bhutan, Deputy Chief of Mission di Kedutaan Besar RI di Washington DC, serta perwakilan Indonesia untuk PBB di New York dan Jenewa dalam berbagai isu kemanusiaan dan kerja sama internasional.

Presidensi Indonesia pada 2026 menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006. Namun, Indonesia bukan pendatang baru di forum tersebut. Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Selain itu, Indonesia pernah dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard. Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.