Strategi Kementerian ESDM Percepat Konversi Kendaraan Listrik

Untuk mendapatkan insentif konversi motor BBM ke listrik, Dadan menerangkan bahwa salah satu syaratnya adalah motor yang berusia 7-10 tahun. “Jadi jangan terlalu tua juga, nanti proses dibelakangnya itu nggak lulus karena ini harus diperiksa lagi seakan-akan motor baru, harus disertifikasi di Balai kementerian Perhubungan, harus dilihat STNK, dicek lampu, semua akan dicek ulang,” katanya.

Selain itu, motor harus memiliki kapasitas mesin di atas 100 CC, karena jumlahnya yang cukup banyak di masyarakat. Kemudian, baterai yang diizinkan untuk dipakai berjenis lithium dengan daya 1,2-1,5 kWh. Adapun insentif yang akan diberikan adalah Rp7 juta, baik untuk pembelian baru maupun konversi.

Kementerian ESDM, menyelenggarakan Pelatihan Teknis Konversi Sepeda Motor BBM Menjadi Sepeda Motor Listrik kepada 49 bengkel yang tersebar di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Yogyakarta. Pelatihan ini diadakan dalam 2 gelombang.

Saat ini, pihaknya masih menginventarisasi bengkel-bengkal yang mempunyai sertifikat untuk konversi. "Arahan dari rakor kemarin dilakukan di 10 kota besar di Indonesia. Jadi kita akan lakukan hal ini untuk mempercepat program konversi," ujarnya.

Presiden Joko Widodo, sebelumnya mengatakan Indonesia harus menciptakan ekosistem kendaraan listrik, sehingga negara lain pun punya ketergantungan pada Indonesia.

“Di situ ada komponen dari nikel, tembaga, timah, bauksit, dan semuanya harus kita satukan, kita integrasikan, sehingga muncul nanti yang namanya EV baterai dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar, yang namanya mobil listrik, yang mau tidak mau, semua negara akan mencari barang ini,” ujar Presiden.

Namun, kata Jokowi, yang menjadi tantangan antara lain adalah kondisi geografis Indonesia yang membuat bahan baku seperti nikel, tembaga, maupun bauksit, yang tersebar luas, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua, maupun Nusa Tenggara. Selain itu, gugatan organisasi perdagangan dunia (WTO) juga menjadi tantangan eksternal bagi upaya yang dilakukan Indonesia.