Menko Pangan Zulhas Jamin Kopdes Merah Putih Tak Pakai APBN
- Menko Pangan Zulhas memastikan modal KDMP tidak berasal dari APBN, karena berisiko tinggi gagal dan tidak memberikan pengembalian optimal.
- Kopdes bisa mendapatkan modal awal dari Himbara melalui KUR, tanpa uang negara yang bisa diambil, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa.
- Pemerintah menargetkan membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, sementara 4.641 KUD tidak aktif dan 31.213 desa siap dikembangkan.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan modal Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengatakan, penggunaan dana APBN untuk pembiayaan koperasi berisiko tinggi menimbulkan kegagalan, Sebab, mekanisme pinjaman dengan pola tersebut bisa saja tidak memberikan pengembalian optimal.
"Kalau pakai APBN, pasti gagal. Misalnya APBN ya, tarik kasih APBN berapa? Satu koperasi dikasih Rp1 miliar, dipinjam, pasti tidak balik," kata Zulhas dalam acara Indonesia Summit 2025 Day 2 di Tribrata Jakarta, Kamis (28/8).
Menurutnya, modal awal kopdes ini bisa berasal dari himpunan bank-Bank negara (Himbara), melalui kredit usaha rakyat (KUR). Dengan demikian, tak ada APBN yang bisa diambil.
Selain itu, pinjaman yang diberikan tidak akan berupa dana secara langsung, melainkan dana tersebut akan dialokasikan langsung pada kebutuhan belanja KDMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih). Ia pun berharap masyarakat desa bisa lebih produktif lewat program ini, sehingga ekonomi desa bisa tumbuh.
"Masyarakat harus mau belajar. Kita pikirkan bisnisnya, kita kasih model bisnis yang menguntungkan, ada tujuh gerai. Pasti menguntungkan, tapi harus kerja keras, harus mau belajar," ujar Zulhas.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pada akhir Maret lalu.
Berdasarkan catatan Fortune Indonesia, terdapat 4.641 Koperasi Unit Desa (KUD) yang teridentifikasi tidak aktif, dan masuk dalam program revitalisasi. Kendati dmikian ada juga 31.213 desa dan kelurahan sudah memiliki koperasi dan siap untuk dikembangkan ke level yang lebih produktif.
