- Mengapa PBB menyoroti demonstrasi di Indonesia?Karena demonstrasi menimbulkan korban jiwa, dugaan pelanggaran HAM, serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
- Apa peran OHCHR dalam konteks demo di Indonesia?OHCHR bertugas memantau, memberikan pernyataan, dan mendorong investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM.
- Apakah PBB bisa turun langsung mengawasi demo di Indonesia?Secara umum, PBB tidak turun langsung kecuali ada mandat khusus. Namun, mereka dapat mengirim tim pemantau bila diminta pemerintah.
- Apakah pernyataan PBB bersifat mengikat bagi Indonesia?Tidak secara hukum, namun memiliki bobot moral dan politik yang besar dalam diplomasi internasional.
Pernyataan PBB Soal Demo di Indonesia, Sarankan Investigasi Cepat
Intinya sih...
- PBB menyoroti aksi unjuk rasa di Indonesia pada Agustus 2025 yang dipicu isu tunjangan DPR, langkah penghematan, dan dugaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
- OHCHR menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk meredakan ketegangan serta dorong dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan.
- Pernyataan PBB mendapat tanggapan dari Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Indonesia yang menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan dorongan PBB.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, FORTUNE – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Kantor Hak Asasi Manusia (OHCHR), menyoroti aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Indonesia pada 25, 28, 30, dan 31 Agustus 2025. Dalam pernyataan PBB terkait demo di Indonesia, disebutkan bahwa gelombang demonstrasi itu dipicu isu tunjangan DPR, langkah penghematan, serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
Atensi ini disampaikan oleh juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, melalui keterangan video pada Senin (1/9) maupun situs resmi OHCHR. Ia menegaskan bahwa pihaknya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi, termasuk laporan kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.
“Pihak berwenang, termasuk pemerintah dan DPR, harus menjunjung tinggi hak untuk berserikat, berkumpul, dan kebebasan berpendapat, sejalan dengan norma internasional,” kata Ravina.
Imbauan PBB untuk dialog dan penahanan diri
Dalam pernyataan resminya, OHCHR juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat guna meredakan ketegangan. Menurut PBB, hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat adalah pilar demokrasi yang harus tetap dijaga, bahkan dalam kondisi penuh tekanan politik dan sosial.
Ravina menambahkan, aparat keamanan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum sesuai standar internasional.
“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Dorong lakukan investagasi menyeluruh
PBB juga mendorong dilakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. Laporan awal menyebut setidaknya 10 orang meninggal dalam rangkaian aksi demonstrasi tersebut.
“Penting agar kasus ini diselidiki secara mendalam untuk memberikan kejelasan atas penyebab kematian para korban,” kata Ravina.
Ia menekankan bahwa investigasi harus segera, transparan, dan independen agar tidak menimbulkan keraguan publik. Selain itu, OHCHR menegaskan pentingnya kebebasan pers. Media massa harus diberi ruang untuk meliput secara bebas dan independen tanpa intimidasi.
Pernyataan lengkap OHCHR
Berikut adalah pernyataan resmi OHCHR mengenai demonstrasi di Indonesia:
“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan DPR, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk merespons kekhawatiran publik.
Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sembari menjaga ketertiban, sesuai norma dan standar internasional terkait pengelolaan unjuk rasa publik. Seluruh aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum.
Kami menyerukan dilakukannya investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas seluruh dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penggunaan kekuatan.
Penting juga agar media diizinkan melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.”
Tanggapan dari pemerintah Indonesia
Pernyataan PBB ini segera mendapat tanggapan dari sejumlah lembaga di Indonesia, termasuk Kantor Komunikasi Presiden (PCO). Kepala PCO, Hasan Nasbi, menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan dorongan PBB.
“Presiden sudah arahkan, kalau ada tindakan-tindakan yang tidak terukur atau melampaui kewenangan, itu harus diperiksa. Tanpa surat dari PBB pun, pemerintah sudah memberi atensi,” ujar Hasan, Selasa (2/9).
Menurutnya, arahan tersebut telah ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan melakukan pemeriksaan internal. Ia juga menekankan bahwa pemerintah sudah memberikan perhatian pada kasus ini bahkan tanpa desakan dari luar negeri.
